Larangan Motor Bensin di Vietnam, AHM Minta Pemerintah Bijak

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah Vietnam untuk melarang sepeda motor berbahan bakar bensin di pusat Hanoi mulai 2026 memicu perdebatan besar di kalangan industri otomotif.

Langkah tersebut mendapat protes keras dari produsen asal Jepang, yang khawatir terhadap dampak ekonomi terkait kebijakan tersebut.

Isu serupa sebetulnya juga mencuat di Indonesia, terutama di Jakarta. Di mana wacana pembatasan kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor, semakin sering dibahas.

Baca juga: Kenapa Indonesia Pakai Setir Kanan: Sejarah dan Alasan di Baliknya

AHM Touring Honda PCX 160 RoadSync di Bali

Lantas, bagaimana bila aturan serupa benar-benar diterapkan di Ibu Kota?

Menanggapi hal ini, Ahmad Muhibbuddin, General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM), menilai kebijakan semacam itu perlu dilihat dari berbagai sudut pandang sebelum diterapkan di Indonesia.

“Yang di Vietnam itu kebijakan negara mereka. Kita enggak bisa berkomentar mau seperti apa, karena mereka bebas menentukan kebijakan sendiri,” ujar Muhib di Jakarta, dikutip Minggu (26/10/2025).

Baca juga: Info Harga Yamaha Nmax Bekas Generasi Pertama

Dok. AHM Booth Honda di IMOS 2025

Ia menegaskan, sepeda motor masih menjadi alat transportasi paling efektif dan efisien bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi.

“Tentu kalau membuat kebijakan yang restriktif, pasti banyak hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pemerintah,” ucap Muhib

Muhib juga menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam menyusun kebijakan transportasi publik. Menurutnya, setiap keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat sebaiknya diawali dengan forum diskusi dan konsultasi publik.

“Saya kira setiap kebijakan itu harus diawali dengan diskusi FGD atau mendengar suara dan keinginan masyarakat, itu akan lebih bijak menurut saya” kata dia.