Demo Tuntut Cabut Pembangunan Vila Mewah di Pulau Padar: Pemerintah Jangan Berpihak pada Investor

LABUAN BAJO, KOMPAS.com – Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) Manggarai Barat, menuntut dan mendesak pemerintah pusat agar mencabut izin pembangun vila mewah di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo.

Sebab, menurut mereka Pulau Padar merupakan kawasan konservasi.

"Pulau Padar itu zona merah konservasi. UNESCO sudah tegaskan, wilayah Taman Nasional Komodo wajib dijaga. Kalau pemerintah masih memberi izin, artinya mereka lebih berpihak pada investor ketimbang rakyat sendiri," ujar Bernadus, pegiat lingkungan dalam Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) saat aksi, Selasa (2/9/2025).

Baca juga: UNESCO Diminta Turun Tangan Hentikan Rencana Pembangunan Vila Mewah di Pulau Padar

Pihaknya pun menuntut pemerintah pusat agar mencabut izin pembangunan vila mewah di Pulau Padar, karena berpotensi menganggu ekosistem di dalamnya.

Koordinator aksi, Sergius Tri Deddy, mendesak Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM mencabut izin kerja sama dan izin investasi PT KWE di Pulau Padar.

“Mendesak Bupati dan DPRD Manggarai Barat mencabut serta mengeluarkan surat pemberhentian aktivitas PT KWE di Pulau Padar,” tegasnya.

Baca juga: 12 Asosiasi Pariwisata Labuan Bajo Tolak Rencana Pembangunan Resort dan Vila Mewah di Pulau Padar

Pihaknya juga, menuntut Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, DPRD, serta Menteri Kehutanan dan ESDM mencabut izin usaha dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan vila yang melanggar aturan sempadan pantai, menyerobot akses publik, dan merusak kawasan hutan mangrove.

Selain itu, Forum mendesak Bupati Manggarai Barat menerbitkan surat pemberhentian izin produksi tambang galian C ilegal dan memprosesnya secara hukum.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin berjanji akan mengoordinasikan semua aspirasi masyarakat ke provinsi dan pusat.

"Kami berterima kasih atas kritik masyarakat. Aspirasi ini akan kami koordinasikan dengan pemangku kepentingan di provinsi maupun pusat untuk mencari solusi," ujar Nurdin.