Rekrutmen PT BMS Disoal, Perusahaan Klaim Mayoritas Pekerja Warga Luwu

LUWU, KOMPAS.com – Ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mendatangi area pabrik smelter nikel milik PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS), Senin (27/10/2025) sore.

Mereka memprotes hasil rekrutmen tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan. 

Unjuk rasa itu berlangsung di depan gerbang pabrik. Warga yang datang membawa spanduk dan membakar ban bekas sambil meneriakkan tuntutan agar manajemen PT BMS memberikan penjelasan terbuka terkait proses seleksi dan PHK.

Massa juga memblokade Jalan Trans Sulawesi hingga menyebabkan arus lalu lintas dari dua arah macet selama beberapa jam. Aparat kepolisian dari Polres Luwu pun diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif.

Baca juga: Warga Luwu Demo Perusahaan Tambang hingga Jalan Trans Sulawesi Lumpuh, Ini Tanggapan PT BMS

Kepala Desa Padang Kalua, Umi, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan perusahaan yang dinilai tidak berpihak pada tenaga kerja lokal.

“Hari ini kami berdiri di sini bersama seluruh masyarakat Bua dan mahasiswa Bua untuk sama-sama memperjuangkan nasib tenaga kontrak yang baru-baru ini diputuskan kerja oleh BMS. Ada yang lolos rekrutmen internal, tapi lebih banyak yang tidak, sekitar 75 persen tidak lolos,” kata Umi di lokasi aksi.

Ia meminta pihak perusahaan membuka secara transparan daftar nama karyawan yang diterima, baik melalui jalur internal maupun umum.

Hal ini dinilai perlu supaya masyarakat dapat mengetahui sejauh mana PT BMS memberi prioritas kepada tenaga kerja lokal.

Umi juga menyoroti keputusan pemutusan kontrak tanpa adanya kompensasi bagi pekerja yang diberhentikan.

Baca juga: 3 Pengurus PKBM di Luwu Timur Jadi Tersangka Korupsi Dana Bantuan Rp1,1 Miliar

“PHK yang dilakukan BMS seharusnya disertai kompensasi sesuai PP Nomor 35 Tahun 2021, yaitu satu bulan gaji. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Besok kami diundang untuk rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen BMS dan DPRD, semoga ada titik temu dari tuntutan masyarakat,” ujarnya.

PT BMS Klaim Prioritaskan Warga Lokal

Site Manager PT BMS, Aldin, menjelaskan bahwa pemutusan kontrak kerja dilakukan karena selesainya proyek pembangunan pabrik kedua yang dikerjakan oleh kontraktor.

“Pabrik dua itu sudah selesai konstruksinya. Kalau proyeknya sudah selesai, otomatis kontrak kerja juga selesai. Ibarat membangun rumah, tukangnya tidak mungkin digaji terus kalau rumahnya sudah jadi,” katanya.

Ia menambahkan bahwa keputusan penghentian kontrak sudah diinformasikan kepada para pekerja sejak dua bulan sebelumnya.

Menurut Aldin, ekspansi lanjutan proyek BMS saat ini ditunda karena kondisi investasi yang belum stabil di industri smelter nikel nasional.

Meski demikian, pihaknya memastikan tetap memberi prioritas kepada karyawan lama untuk direkrut kembali dalam tahap operasional pabrik.

Baca juga: Bawa Badik dan Busur Sambil Pakai Topeng Tengah Malam, Pemuda di Luwu Timur Ditangkap

Terkait tudingan tidak transparan, Aldin membantah keras. Ia menegaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui website resmi dan melibatkan mitra perekrutan.

“Data menunjukkan sekitar 72 sampai 73 persen tenaga kerja yang diterima memiliki KTP 7317 atau berdomisili di Kabupaten Luwu. Jadi tudingan bahwa warga lokal tidak diprioritaskan itu tidak benar,” katanya.

Ia juga menyinggung program “Satu Rumah Satu Tenaga Kerja” yang digagas Pemerintah Kabupaten Luwu, namun hingga kini pihaknya belum menerima data lengkap dari desa terkait calon pekerja yang akan diikutsertakan.

“Kami sudah minta data dari desa-desa, tapi sampai sekarang belum diterima. Padahal program itu bisa jadi dasar untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal,” katanya.