KOMPAS.com – Mulai 1 November 2025, pegawai dengan kinerja paling rendah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan diumumkan secara terbuka melalui media sosial.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, kebijakan itu merupakan bagian dari pengarahan perdana dirinya setelah delapan bulan menjabat. Menurutnya, reformasi birokrasi harus menyentuh langsung masalah pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Setiap bulan nanti bisa lihat pegawai dengan tingkat kehadiran rendah dan kinerjanya buruk akan diumumkan di media sosial,” kata Dedi saat menghadiri acara Pembinaan Kepegawaian oleh Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Kamis (2/10/2025).
Dedi menjelaskan, publikasi kinerja buruk ASN ini dilakukan untuk mendorong disiplin.
“Ya orang digaji kan harus ada produk. Kalau digaji nggak ada produk ngapain? Makanya nanti akan pegawai-pegawai yang kan tidak semua orang dibutuhkan dalam sebuah ruang kerja kantor,” ujarnya.
Baca juga: Kata Pemilik Lapak Batu soal Dedi Mulyadi Tutup Tambang Parung Panjang: Terpukul...
Mantan Bupati Purwakarta itu memastikan penilaian dilakukan dengan indikator yang jelas. Selain itu, ASN yang dinilai kurang produktif akan dipindahkan ke sekolah-sekolah untuk membantu pekerjaan administrasi.
“Nanti sebagian akan ditugaskan di sekolah-sekolah menjadi tenaga administrasi,” katanya.
Selain redistribusi pegawai, Dedi menegaskan ada sanksi tegas bagi ASN yang benar-benar tidak produktif.
“Diberhentikan. Hingga hari ini bisa ditanya tuh udah lebih dari 20 orang diberhentikan. Cuman kita tidak umumkan,” tegasnya.