Rencana Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Purbaya Siapkan Anggaran Rp 20 Triliun

KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk membebaskan masyarakat dari beban tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang tidak mampu.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan kesehatan dan meringankan beban peserta yang selama ini menunggak.

Dengan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan peserta yang tidak mampu dapat memulai kembali kepesertaan tanpa terbebani utang lama.

Rencana tersebut kini memasuki tahap akhir pembahasan lintas kementerian dan lembaga.

Baca juga: Menkeu Purbaya Minta BPJS Kesehatan Lakukan Perbaikan: Yang Bocor Dibetulkan!

Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun untuk Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

“Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Purbaya usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Purbaya menekankan, langkah ini harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola di BPJS Kesehatan agar anggaran tidak bocor.

Salah satu hal yang dimintanya adalah evaluasi terhadap aturan-aturan lama yang sudah tak relevan.

Baca juga: Purbaya Tidak Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Sebelum Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen

Sebagai contoh, Purbaya menyoroti aturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator.

“Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan nggak harus dibeli,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa revisi kebijakan harus tetap melibatkan ahli di bidang kesehatan agar layanan publik tidak terganggu.

Purbaya Soroti Sistem IT BPJS Kesehatan

Selain perbaikan kebijakan, Purbaya juga menyoroti pentingnya optimalisasi sistem teknologi informasi (IT) di BPJS Kesehatan.

Menurut dia, BPJS memiliki sekitar 200 pegawai IT yang bisa dimaksimalkan untuk mengintegrasikan sistem nasional.

“Itu sudah (seperti) perusahaan komputer sendiri, gede banget. Ya sudah, saya bilang bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI (akal imitasi),” ujarnya.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025)

Integrasi tersebut diharapkan mampu mendeteksi masalah klaim dan layanan secara cepat dan efektif.