Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Masih Jauh Digapai, Ekonom Beberkan PR Prabowo-Gibran di Tahun Kedua

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah ekonom meminta pemerintah untuk memperkuat fundamental perekonomian pada tahun-tahun mendatang guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Pasalnya, selama satu tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih, hanya mampu merealisasikan pertumbuhan di kisaran 5 persen.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa dengan transisi pemerintahan baru, wajar jika lonjakan pertumbuhan ekonomi tidak dapat terjadi pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebab, umumnya, pemerintahan baru masih melakukan persiapan dan transisi kebijakan serta program baru, sehingga membutuhkan waktu agar program dan kebijakan tersebut berdampak pada perekonomian.

"Tentu cukup sulit kita berharap ada lonjakan signifikan di satu tahun pemerintahan," ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Jumat (24/10/2025).

Oleh karenanya, dia berharap di tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen secara bertahap.

Dimulai dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen di 2026 dengan menjaga tren pertumbuhan tahun ini.

"Setidaknya target tersebut merupakan pijakan awal yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan secara bertahap ke level yang lebih tinggi dari angka tersebut," ucapnya.

Kendati demikian, untuk mencapai target 5,5 persen itu juga tidak mudah.

Pemerintah perlu memastikan konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh positif di tahun depan.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyelesaikan beberapa isu fundamental, seperti penurunan kelas menengah, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta ekspektasi keyakinan konsumen.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyelesaikan sederet masalah yang menghambat investasi agar dana investasi mengalir ke Indonesia untuk menggerakkan perekonomian.

Dalam hal ini, dia menyoroti pentingnya koordinasi dan konsolidasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebab, kepastian regulasi juga menjadi faktor krusial untuk menjaga kepercayaan investor. "Masalah koordinasi dan konsolidasi kebijakan di kementerian level pusat dan daerah merupakan hal yang patut ditunggu dan diawasi secara bersama," ucapnya.

Lebih lanjut, dia juga menekankan agar pemerintah tetap menjaga momentum hilirisasi industri, terutama sektor logam dasar, namun dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.