Janji DPRD DKI Evaluasi Gaji dan Tunjangan Usai Didemo Mahasiswa
Dalam aturan itu, pengawasan dan pengendalian penggunaan tunjangan dilakukan oleh Sekretariat DPRD dengan mekanisme verifikasi pertanggungjawaban.
Setiap pengeluaran juga wajib mengikuti standar operasional prosedur yang ditetapkan kepala perangkat daerah.
"Untuk setiap pengeluaran ditetapkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah," bunyi kepgub tersebut.
Baca juga: Tunjangan Rumah DPRD DKI Jakarta Rp 70 Juta Sudah Berlaku sejak 2022
Sedangkang untuk besaran tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta ini mengalami kenaikan sejak 2022.
Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 153 Tahun 2017 yang diteken oleh mantan Gubernur Djarot Saiful Hidayat, pimpinan DPRD menerima Rp70 juta per bulan, sedangkan anggota DPRD mendapat Rp60 juta per bulan termasuk pajak.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini
-
Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Tarif Sewa Kios Plaza 2 Blok M -
DPRD DKI Disebut Harus Transparansi soal Tunjangan Rumah Rp 78,8 Juta Per Bulan -
Rp 78,8 Juta per Bulan, Tunjangan Rumah DPRD DKI Dinilai Berlebihan -
DPRD DKI: Tunjangan Anggota Dewan Akan Disesuaikan dengan PAD Jakarta -
Tunjangan Rumah DPRD DKI Jakarta Rp 70 Juta Sudah Berlaku sejak 2022 -
Wakil Ketua DPRD DKI Janji Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan Akan Dibuka ke Publik
-
Lonjakan Tunjangan Rumah DPRD DKI: Anggota Rp 70,4 Juta, Pimpinan Rp 78,8 Juta
-
DPRD DKI Terima Audiensi Mahasiswa, Sepakat Tunjangan dan Gaji Dievaluasi -
DPRD DKI Jakarta Dapat Tunjangan Rumah hingga Rp 78,8 Juta per Bulan dari APBD
-
Mahasiswa Demo di DPRD DKI, Tuntut Transparansi Tunjangan dan Gaji Dewan
