Enggan Pakai Skema Burden Sharing dengan BI, Purbaya: Istana Enggak Pernah Minta Itu...

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut bersifat darurat dan tidak bisa dijadikan praktik normal dalam tata kelola fiskal maupun moneter. Ia menilai burden sharing berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter yang seharusnya dijalankan secara independen.

"Kita dari istana gak pernah minta burden sharing sebetulnya, karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Selasa (28/10/2025).

Ia menambahkan, penerapan kebijakan semacam itu hanya wajar dilakukan dalam kondisi krisis ekstrem, seperti pandemi, ketika koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter memang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

"Saya sih semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu. Biarkan moneter di pihak moneter jalan sendiri sesuai pakamnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal," kata Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa penerapan burden sharing secara berkelanjutan dapat menimbulkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan moneter. Skema tersebut, menurut dia, dapat menimbulkan persepsi bahwa BI sedang “memonetisasi” kebijakan fiskal.

"Kalau kita jalankan burden sharing terus seolah menggabungkan lagi pemerintah dengan bank sentral. Artinya bank sentral monetize kebijakan fiskal, itu yang gak boleh sebetulnya," terang Purbaya.

Ia memastikan, ke depan pemerintah akan menghindari skema tersebut sebisa mungkin. "Tapi ke depan akan kita hindari sebisa mungkin," ujarnya.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul: Purbaya Ogah Lanjutkan Burden Sharing dengan BI, Ini Alasannya!