FILONOMICS: MBG, Nilai Tambah, dan PR Pembenahan yang Tak Bisa Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis alias MBG menjadi salah satu program "mercusuar" pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena biayanya mencapai Rp 71 triliun pada 2025.

Namun Direktur Institute for Development Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai program yang sudah berjalan sepuluh bulan ini masih belum berjalan seperti yang diharapkan.

“Terutama dalam konteks bagaimana mitigasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diingikan seperti kasus keracunan yang cukup besar, walaupun mungkin dalam konteks persentase terhadap total jumlah menerima manfaatnya bisa dikatakan kecil,” ujar Eko dalam porgram Filonomics, Senin (27/10/2025).

Baca juga: FILONOMICS: 1 Tahun Prabowo–Gibran, RI Stop Impor Beras, Sejarah Baru Tercipta?

KOMPAS.com/Yoga Sukmana FILONOMICS: MBG dan PR Pembenahan yang Tak Bisa Ditunda

Dia pun memberikan catatan agar Program MBG bisa berjalan optimal yakni pertama dengan memastikan program ini bisa menyentuh daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Hal ini diharapkan agar secara tidak langsung Program MBG bisa mengentaskan kemiskinan.

Kedua, mengenai anggaran, dipastikan anggaran jumbo yang digelontorkan bisa diserap dengan baik. Hal itu mengingat ada banyak program lain yang anggarannya dipotong demi Program MBG.

Baca juga: FILONOMICS: Bisakah Indonesia Pimpin Ekonomi Syariah Dunia?

Kemudian, pemerintah juga harus memastikan penyerapan tenaga kerja dalam program ini bisa benar-benar efektif dan membuka banyak lapangan pekerjaan.

Berdasarkan hasil riset Indef, program MBG dinilai bisa mendorong penciptaan lapangan kerja sebesar 0,9 persen atau sekitar 290.000-an orang yang terserap dari program ini.

Lalu apalagi yang menjadi catatan khusus dalam Program MBG ini? ulasan dan jawabannya bisa disaksikan di Youtube Kompas.com dalam porgram Filonomics: MBG, Nilai Tambah, dan PR Pembenahan yang Tak Bisa Ditunda. Link video KLIK DI SINI.