KOMPAS.com – Kekhawatiran sejumlah pihak terhadap beban berat keuangan BUMN yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh akhirnya jadi kenyataan.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mayoritas sahamnya dimiliki BUMN Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI), harus menanggung pembayaran cicilan utang pokok dan bunga ke kreditur China dengan porsi paling besar.
Misalnya saja, dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan melalui situs resmi PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT PSBI mencatat kerugian Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
Rugi berlanjut di tahun 2025. Hanya dalam enam bulan pertama 2025, kerugian PSBI mencapai Rp 1,625 triliun. Di sisi lain, beban utang Kereta Cepat Jakarta Bandung ini bakal terus ditanggung puluhan tahun ke depan.
Merangkum pemberitaan KOMPAS.com, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500).
Baca juga: Megawati Pun Tak Setuju Kereta Cepat dan Pernah Usul Ini ke Jokowi
Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.
Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang pada 2015 menawarkan bunga 0,1 persen per tahun.
Namun dalam perjalanannya, karena PT KCIC kewalahan membayar besarnya utang pokok dan bunga tersebut. Danantara dan CDB pun kini tengah melakukan negosiasi restrukturisasi supaya cicilan lebih rendah. Beberapa opsi muncul, salah satunya tenor utang lebih lama yakni 60 tahun.
Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh memang ditopang dari pinjaman CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya masing-masing di KCIC.
Selain itu, total investasi tersebut sudah menghitung tambahan biaya akibat pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS, di mana 60 persen tambahan biaya untuk menutup cost overrun ditutup dari utang baru.
Baca juga: Pengamat Transportasi Kritik Whoosh Aneh dan Tidak Efisien
Sisanya berasal dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China yang menggarap proyek ini. Namun untuk bunga utang tambahan lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun. Sementara sisa
Cost overrun itu ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen ditanggung oleh konsorsium perusahaan China yang terlibat di proyek KCJB.
Setelah tak lagi menjabat menteri kabinet, Luhut yang kini menempati posisi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengakui secara terbuka bahwa proyek kereta cepat sudah bermasalah sejak awal perencanaan.
"Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China," beber Luhut dalam acara "1 Tahun Prabowo-Gibran" di Jakarta, belum lama ini.
Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia yang terlibat di proyek KCJB, menurut Luhut, hal itu sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden.
Baca juga: Alasan KPK Nyatakan Sudah Selidiki Whoosh Usai Minta Info Mahfud MD
"Dan China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres (Keputusan Presiden) supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah," katanya.
Lebih lanjut Luhut menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keppres untuk menyelesaikan persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung kepada China. Penerbitan Keppres juga berkaitan dengan restrukturisasi utang KCIC.
"Ya itu kan harus restrukturisasinya. Sekarang sedang dikerjakan, dari kantor saya Seto (Anggota DEN Septian Hario Seto) yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja," ujar Luhut.
"Mau Ada Keppres dari Presiden mengenai tim-nya dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin. Jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan," lanjutnya.
Baca juga: KPK Telaah Saksi yang Akan Diperiksa terkait Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang