Influencer Minta Tuntutan 17+8 Selesai 5 September: RUU Pilkada Bisa Kok Satu Malam!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat media sosial (influencer) Andovi da Lopez menyampaikan tuntutan jangka pendek yang tercantum dalam 17+8 tuntutan rakyat seharusnya bisa diselesaikan dalam kurun waktu lima hari.

Adapun 17 tuntutan jangka pendek itu diberikan tenggat waktu (deadline) hingga 5 September 2025, sejak diprakarsai pada akhir Agustus 2025.

Para influencer dan masyarakat sipil diketahui telah menyerahkan 17+8 tuntutan rakyat kepada perwakilan anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dan Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Andre Rosiade, di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

"Salah satu pertanyaan yang sering ditanya adalah apakah realistis mengerjakan 17+8 dalam 5 hari. Kalau kalian masih ingat teman-teman reporterku, tahun lalu di 22 Agustus pasca putusan MK terkait RUU Pilkada, bisa kok dikerjakan satu malam saja," kata Andovi, di Gerbang Pancasila, Kamis.

Baca juga: Massa BEM SI Mulai Padati Gerbang Gedung DPR, Angkat Poster #SelamatkanIndonesia

Tuntutan bisa selesai cepat jika ada niat

Ia menilai, tuntutan bisa diselesaikan secepatnya jika DPR RI memiliki niat.

Terlebih, tuntutan ini bukan hanya ditujukan kepada satu lembaga, melainkan ke berbagai institusi termasuk TNI-Polri.

"Tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan ini dari 17 ini dua atau tiga per institusi: DPR, Polri, TNI, dan juga presiden. Jadi, kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jikalau ada niatnya," beber dia.

Di kesempatan yang sama, vokalis Reality Club, Fathia Izzati, mengaku optimistis tuntutan dapat diselesaikan dengan cepat karena gotong royong antarwarga.

Sebab, masyarakat terus menyuarakan tuntutan itu sejak akhir Agustus 2025 baik melalui aksi turun ke jalan maupun memposting melalui media sosial masing-masing.

Baca juga: TNI AD Bakal Teruskan Patroli Skala Besar hingga Warga Tak Waswas

"Gerakan ini sudah menjadi sangat masif dalam 4-5 hari. Optimisme kita berangkatnya dari situ, bukan ke DPR," beber Fathia.

Wanita yang karib disapa Chia ini meyakini momentum menyuarakan tuntutan 17+8 tidak berkurang meski aksi kian mereda.

"Walaupun sudah protes di jalanan mulai berkurang, tapi semangat dari tuntutan itu tidak akan berkurang. Ada satu yang sudah pasti, yaitu momen ini sudah menjadi edukasi politik yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih banyak warga yang lebih aware dan lebih paham proses politik," ujar Chia.

Datangi Kompleks DPR RI 

Sebelumnya diberitakan, Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, yang terdiri dari masyarakat sipil, influencer, musisi, dan komunitas, mendatangi Gerbang Pancasila Kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Kedatangannya untuk menyampaikan surat resmi kepada DPR RI yang berisi 17 tuntutan rakyat jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang (17+8) menyusul aksi yang berlangsung sejak Senin (25/8/2025).

Adapun para influencer yang turut hadir dalam penyampaian surat ini, yakni Jerhemy Owen, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami (Afu), Fathia Izzati, Jovial da Lopez, dan Ferry Irwandi.

Baca juga: Aktivis dan Influencer Serahkan Dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR

Mereka ditemui oleh anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dan Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Andrea Rosiade.

Deadline 5 September:

1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.

3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.

5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.

7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.

8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.

9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

10. Partai harus memecat atau menjatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Deadline 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.