Undip Kritik Pemerintah dan Kekerasan Aparat Keamanan, Desak Batalkan Kebijakan yang Tak Adil

SEMARANG, KOMPAS.com – Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, menegaskan sikap kritis terhadap pemerintah dan aparat keamanan setelah jatuhnya sejumlah korban jiwa dalam aksi demonstrasi baru-baru ini.

Peristiwa tersebut menunjukkan rapuhnya demokrasi yang harus dijaga dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam seruan damai yang dibacakan di Lapangan Gedung Rektorat Widya Puraya, Kampus Tembalang, pada Kamis (4/9/2025) sore, Rektor Undip Suharnomo mengingatkan bahwa kekerasan aparat tidak dapat dibenarkan dengan alasan menjaga ketertiban.

“Aparat negara bukanlah alat represi, melainkan pengayom rakyat. Tindakan kekerasan hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan dan memperuncing konflik,” ujar Suharnomo.

Baca juga: Jaga Situasi Damai, Bupati Madiun Imbau Warga Tidak Mudah Terprovokasi Media Sosial

Dalam pernyataan sikapnya, Undip menyampaikan lima poin penting, di antaranya adalah menyampaikan dukacita bagi para korban yang gugur serta mendesak aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan proporsional.

Selain itu, Undip menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi, bukan dipersekusi.

“Mengingatkan Pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, memperlebar kesenjangan antara elite politik dan rakyat, mengancam keberlangsungan demokrasi serta sistem masyarakat sipil, dan hanya menguntungkan kepentingan elite politik maupun kelompok oligarki,” imbuhnya.

Poin terakhir, Undip mendorong pemerintah dan DPR untuk sungguh-sungguh mendengar aspirasi rakyat serta melakukan pembenahan kebijakan secara transparan, adil, dan akuntabel.

Suharnomo menambahkan bahwa suara civitas akademika mencerminkan keresahan publik terhadap arah demokrasi Indonesia.

Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyuarakan nurani bangsa.

Baca juga: Imbau Warga Jaga Situasi Damai, Wali Kota Blitar Ingatkan Anarkisme Rugikan Masyarakat

“Saya sangat mengapresiasi BEM dan Senat. Mereka menyuarakan aspirasi dengan santun dan tertib. Di satu sisi, ini adalah aspirasi konstitusional untuk menyuarakan yang terbaik bagi bangsa, tetapi di sisi lain mereka sangat tertib dan tidak mengganggu atau merepotkan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Suharnomo menekankan bahwa inti seruan ini adalah peringatan bagi negara agar tidak melupakan nilai luhur bangsa.

“Semua pihak harus menahan diri. Jangan pernah lelah untuk saling mengingatkan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan menimbulkan kekerasan-kekerasan baru,” lanjutnya.

Undip juga memastikan bahwa aksi ribuan mahasiswa yang berlangsung akhir pekan lalu berjalan tertib tanpa ada penahanan.

Baca juga: Sulitnya Cari Kerja, Fresh Graduate Undip Sudah Kirim 80 Lamaran tapi Belum Diterima

“Alhamdulillah semua tertib, dari siang sampai sore, kemudian kembali ke kampus dengan aman. Ini bukti bahwa aspirasi bisa disampaikan tanpa menimbulkan keresahan publik,” kata Suharnomo.

Dalam seruannya, Undip mengingatkan pemerintah, DPR, dan aparat agar tidak menutup mata terhadap kritik rakyat.

Suharnomo menilai bahwa demokrasi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik sesaat.