Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dedi Mulyadi Bantah Terlibat Kasus Penangkapan Pengkritiknya, Sebut Tak Ada Kaitan dengan Pemprov Jabar

Kompas.com - 12/10/2025, 20:00 WIB
Wahyu Wachid Anshory

Editor

Mengapa kebijakan donasi ini dipersoalkan?

Menurut Tulus, setiap pengumpulan uang atau barang berskala publik wajib mendapat izin dari Kementerian Sosial (Kemensos). Ia mempertanyakan apakah SE Gubernur Jabar tersebut telah mengantongi izin yang dimaksud.

“Berdasarkan informasi yang saya peroleh, SE Gubernur KDM untuk mengoleksi dana publik belum ada izin dari Kemensos RI. Padahal SE donasi tersebut berskala massal, yakni untuk seluruh ASN Pemprov Jabar dan warga Jawa Barat,” ujarnya.

Baca juga: Penertiban Pesantren Tak Berizin, Dedi Mulyadi: Kewenangan Pemerintah Pusat

Tulus menilai, secara institusional, Gubernur atau Pemprov Jabar bukan lembaga yang berwenang melakukan penggalangan dana publik.

Ia menyarankan agar Pemprov Jabar membentuk lembaga khusus untuk mengelola gerakan tersebut agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

“Dengan asumsi sudah mengantongi izin dari Kemensos RI,” tambahnya.

Apa tanggapan Dedi terhadap isu hukum dan transparansi dana?

Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa donasi Rp 1.000 per hari bersifat sukarela dan tidak dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Dana itu, kata dia, akan dikelola oleh masyarakat secara mandiri melalui RT/RW, forum warga, atau kelompok masyarakat.

“Dana tidak masuk ke kas pemerintah. Prinsipnya gotong royong, bukan pungutan,” tegasnya.

Baca juga: Penertiban Pesantren Tak Berizin, Dedi Mulyadi: Kewenangan Pemerintah Pusat

Tulus Abadi menekankan bahwa publik berhak mengetahui penggunaan dana yang dikumpulkan secara transparan.

“Sebab jika tanpa izin dari Kemensos RI dan tidak ada kewenangan untuk menggalang dana publik, pungutan tersebut berpotensi menjadi pungli bagi warga,” ucapnya.

“Kami terbuka terhadap kritik, tapi juga ingin memastikan bahwa niat baik untuk membangun gotong royong di Jawa Barat tidak disalahartikan,” pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Wanita Pengkritiknya Ditangkap, Dedi Mulyadi: Tak Ada Kaitannya dengan Saya".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Halaman:


Terkini Lainnya
10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Ini Daftar Lengkapnya
10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Ini Daftar Lengkapnya
Jawa Barat
Menkeu Purbaya Sebut Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Daerah Diberikan dengan Bunga 0,5 Persen
Menkeu Purbaya Sebut Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Daerah Diberikan dengan Bunga 0,5 Persen
Sulawesi Selatan
Pemakaman Pakubuwono XIII Tidak Dilakukan pada Selasa Kliwon, Pegiat Budaya Ungkap Alasannya
Pemakaman Pakubuwono XIII Tidak Dilakukan pada Selasa Kliwon, Pegiat Budaya Ungkap Alasannya
Jawa Tengah
Apakah NIK KTP Anda Dipakai untuk Pinjol Ilegal? Begini Cara Mengeceknya!
Apakah NIK KTP Anda Dipakai untuk Pinjol Ilegal? Begini Cara Mengeceknya!
Jawa Timur
ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat, Hak Tunjangan dan Pensiun Dicabut
ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat, Hak Tunjangan dan Pensiun Dicabut
Lampung
AHY Menunggu Arahan Presiden untuk Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh
AHY Menunggu Arahan Presiden untuk Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh
Jawa Timur
Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan 2025: Syarat Peserta dan Cara Cek Tunggakan
Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan 2025: Syarat Peserta dan Cara Cek Tunggakan
Kalimantan Barat
Bukan Sekadar Indah, Ini Fakta Unik Pantai Kelingking Nusa Penida yang Mirip T-Rex
Bukan Sekadar Indah, Ini Fakta Unik Pantai Kelingking Nusa Penida yang Mirip T-Rex
Jawa Timur
Cara Cek NIK Terdaftar Pinjol atau Judol, Cuma Lewat Hp
Cara Cek NIK Terdaftar Pinjol atau Judol, Cuma Lewat Hp
Kalimantan Barat
Syarat Pemutihan BPJS Kesehatan 2025, Ini Peserta yang Bisa Mengajukan
Syarat Pemutihan BPJS Kesehatan 2025, Ini Peserta yang Bisa Mengajukan
Banten
Profil Gusti Purbaya: Kandidat Utama Pengganti Takhta Pakubuwono XIII
Profil Gusti Purbaya: Kandidat Utama Pengganti Takhta Pakubuwono XIII
Jawa Tengah
Apakah Onadio Leonardo Akan Direhabilitasi Setelah Asesmen BNNP?
Apakah Onadio Leonardo Akan Direhabilitasi Setelah Asesmen BNNP?
Jawa Timur
Pemkot Ungkap Penyebab Banjir Kaligawe Lama Surut, Kini Prioritaskan Penanganan Warga Terdampak
Pemkot Ungkap Penyebab Banjir Kaligawe Lama Surut, Kini Prioritaskan Penanganan Warga Terdampak
Jawa Tengah
7 Fakta Polemik Lift Kaca Pantai Kelingking Nusa Penida yang Tuai Protes Warga
7 Fakta Polemik Lift Kaca Pantai Kelingking Nusa Penida yang Tuai Protes Warga
Jawa Timur
Inflasi di Jateng Naik 0,40 Persen pada Oktober 2025, Dipicu Lonjakan Harga Emas, Telur, dan Cabai
Inflasi di Jateng Naik 0,40 Persen pada Oktober 2025, Dipicu Lonjakan Harga Emas, Telur, dan Cabai
Jawa Tengah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Komentar
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau