KOMPAS.com — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki air layak konsumsi untuk sementara menggunakan air mineral dalam kemasan galon saat memasak menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami wajibkan sekarang harus memakai air galon, Pak, sementara sebelum mereka mempunyai air yang dipastikan mempunyai kualitas yang baik,” ujar Nanik dalam kegiatan bertajuk “Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa melalui MBG” di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Baca juga: 106 Dapur MBG Ditutup Sementara, Kepala BGN Sebut Jumlahnya Bisa Bertambah
Nanik menjelaskan, kebijakan ini merupakan langkah antisipasi sementara sebelum seluruh SPPG diwajibkan memiliki fasilitas pengelolaan air yang dilengkapi filter dan teknologi sinar ultraviolet (UV).
Menurut dia, sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia disebabkan oleh penggunaan air yang tidak memenuhi standar kesehatan. Salah satunya terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
“Ternyata kalau dari hasil lab, 72 persen kalau menurut Kemenkes itu dari masalah air. Kenapa Bandung Barat? Mungkin ya itu karena di sana kan pembuangan sampah dari Bandung mengumpul di Bandung Barat,” ungkap Nanik.
Ia menambahkan, sanitasi lingkungan di sekitar dapur SPPG juga menjadi perhatian serius BGN, mengingat kualitas air dan kebersihan lingkungan berpengaruh langsung terhadap keamanan menu MBG yang disajikan untuk anak-anak.
“Kami tidak ingin ada lagi anak Indonesia yang menjadi korban keracunan karena masalah air atau sanitasi,” ujar Nanik.
Baca juga: Standarisasi Dapur MBG di Solo jadi Perhatian, 24 SPPG Ajukan SLHS
Nanik mengungkapkan bahwa ketentuan mengenai penggunaan air layak dan sanitasi akan dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG yang akan segera disahkan pemerintah.
“Masalah air dan sanitasi akan menjadi bagian dari Perpres Tata Kelola MBG yang sekarang sedang difinalisasi,” katanya.
Melalui regulasi tersebut, BGN berharap kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat lebih terjamin, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah dan penerima manfaat lainnya.
Baca juga: Rencana Penutupan 8 Dapur MBG di Maluku Ditentang BGN, Kadinkes: Mereka Tidak Mau Ditutup Semua
Selain soal air, Nanik juga menegaskan aturan lain bagi setiap SPPG terkait jam operasional memasak menu MBG. Ia menegaskan, tidak ada satu pun dapur SPPG yang diperbolehkan memulai kegiatan memasak sebelum pukul 00.00 WIB.
“Kalau ada SPPG yang melakukan masak jam 10 malam, itu adalah hal yang salah,” tegasnya.
Nanik menjelaskan bahwa sistem kerja di dapur SPPG telah diatur dalam tiga shift.
“Makanya di situ satu SPPG bisa memiliki 47 karyawan,” ucap Nanik.
Dalam kesempatan itu, Nanik juga mengungkapkan bahwa sebanyak 112 dapur SPPG telah ditutup karena melanggar ketentuan pelaksanaan program MBG.
“Sekarang ini sudah 112 dapur yang ditutup. Mereka dibolehkan lagi beroperasi, tapi dengan catatan membuat kontrak atau perjanjian. Kalau melanggar lagi, akan ditutup permanen,” ujar Nanik S. Deyang menegaskan.
Ia menambahkan, BGN akan bertindak tegas terhadap mitra penyedia makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan waktu produksi yang telah ditentukan dalam aturan MBG.
Nanik menegaskan, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi bangsa melalui penerapan standar tinggi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami ingin semua pihak memahami bahwa program MBG bukan hanya soal memberi makan, tapi juga memastikan setiap makanan yang disajikan aman, sehat, dan bergizi untuk anak-anak Indonesia,” tutupnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang