Burden Sharing Biayai Program Prabowo, BI: Tidak Cetak Uang Baru!

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah akan berbagi beban (burden sharing) untuk membiayai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan perumahan rakyat.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, dalam menjalankan skema burden sharing ini, BI tidak akan mencetak uang baru seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

"BI tidak mencetak uang baru," tegasnya kepada Kompas.com, Kamis (5/9/2025).

Baca juga: BI Setuju Burden Sharing Biayai Program Asta Cita Prabowo, Begini Mekanismenya

Dia menjelaskan, burden sharing dilakukan dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana pemerintah untuk kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik.

Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di BI.

"Besaran tambahan beban bunga oleh BI kepada pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat," ucapnya.

Kesepakatan burden sharing ini pertama kali diumumkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPD RI, Selasa (2/9/2025).

Kala itu, Perry mengatakan, burden sharing akan dilakukan dengan skema berbagi beban bunga atas penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk program prioritas pemerintah.

BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati pembagian beban bunga SBN ini dengan porsi 50:50.

Dengan skema ini, biaya bunga yang semula sepenuhnya ditanggung APBN dapat ditekan hingga separuhnya.

Adapun baik BI maupun Kemenkeu masing-masing menanggung beban bunga sebesar 2,9 persen untuk pendanaan program 3 juta rumah.

Sementara untuk program Kopdes Merah Putih, keduanya menanggung beban bunga sebesar 2,15 persen.

"Formulanya sebenarnya bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan. Kemudian sisanya itu dibagi dua," ungkap Perry.

Kabar ini sontak mendapat protes dari berbagai kalangan, lantaran dikhawatirkan dapat membuat BI harus mencetak uang baru dalam jumlah besar, mengingat program prioritas pemerintah itu membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Akibatnya, jika BI mencetak uang baru dalam jumlah besar, akan menyebabkan inflasi meningkat dan melemahkan nilai tukar rupiah.