Mentan Amran Geram, Cabut Izin 190 Distributor-Pengecer Pupuk Subsidi "Nakal"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengumumkan pencabutan izin usaha 190 distributor dan pengecer pupuk subsidi. Pasalnya mereka ketahuan melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pelanggaran tersebut setelah pemerintah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Amran merinci ada 135 pelaku usaha yang dicabut izinnya saat inspeksi mendadak (sidak) di beberapa daerah seperti Lampung, Maluku, dan Sulawesi.

Sementara 55 izin lainnya dijadwalkan dicabut keesokan harinya, sehingga total mencapai 190 izin yang dibekukan.

“Hari ini kita akan mengumumkan para distributor pengecer pupuk yang tidak mematuhi pengumuman pemerintah turun harga 20 persen. dan hari ini kita cabut izinnya yaitu 135 pengecer, distributor yang kita cabut izinnya, yang kita temukan langsung, kami sidak di beberapa tempat ke Lampung, Maluku, Sulawesi,” ujar Amran saat konferensi pers di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025),

“Insya Allah kami lanjutkan besok itu yang dicabut 55. Jadi total sekarang sudah 190 pengecer yang kita cabut izinnya,” paparnya.

Baca juga: Mentan Amran Sidak Kios Pupuk di Lampung Utara, Pastikan Penurunan Harga Berjalan Efektif

Lebih jauh, masih ada 101 pelaku usaha lain yang akan ditindaklanjuti karena alamat usahanya tidak dicantumkan secara jelas. Tim Kementerian Pertanian akan menelusuri satu per satu pihak yang belum terverifikasi tersebut untuk memastikan seluruh pelanggar dapat dikenai sanksi sesuai aturan.

Adapun produk dan sisa stok pupuk yang masih ada dari pelanggar akan dialihkan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP) sebagai pengganti distribusi agar suplai tetap sampai ke petani.

Kebijakan penurunan HET pupuk sebesar 20 persen efektif diberlakukan mulai 22 Oktober 2025, dan sejak saat itu Kementan membuka saluran pengaduan bagi petani untuk melaporkan praktik penimbunan atau penjualan di atas harga resmi.

Baca juga: Mentan Amran Ingin Jadikan Maluku Utara Pusat Rempah Dunia

Amran menegaskan pemerintah telah dan akan terus menindak tegas pelaku yang merugikan petani. Bahkan pada kesempatan sebelumnya Kementan pernah mencabut izin lebih dari 2.000 kios yang melakukan pelanggaran serupa.

Ia juga mengundang masyarakat, terutama petani dan kelompok tani, untuk melapor langsung lewat WhatsApp (WA) di nomor 082311109690 perihal temuan pelanggaran di sektor pertanian. Ia menjamin kerahasiaan pelapor dan menindaklanjuti setiap laporan secara cepat.

“Seluruh petani, kelompok petani di seluruh Indonesia silakan laporkan, kerahasiaan bapak kami jaga. Pelapor kami jamin kerahasiaannya kami tidak memunculkan, kami tidak tampilkan di media dan dimanapun,” ucap Amran.

Baca juga: Mentan Amran Lepas Ekspor Produk Kelapa Malut ke Tiongkok, Bukti Keberhasilan Hilirisasi Daerah