Rp 260 Miliar Digelontorkan untuk Selamatkan Pantai Kuta dari Abrasi

Proyek ini bertujuan menahan laju abrasi yang terus menggerus garis pantai sejak 1980.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan proyek ini akan membangun lima pemecah ombak dengan panjang masing-masing 110 meter.

“Dalam waktu yang sudah direncanakan hingga akhir tahun depan ini mudah-mudahan bisa tuntas semuanya dengan baik,” ujar AHY saat meninjau proyek di Badung, Senin (13/10/2025).

Proyek ini dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui kerja sama Kemenko IPK dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA). Hingga kini, progres pembangunan baru mencapai 18 persen.

AHY menjelaskan, abrasi di Pantai Kuta sudah menggerus pasir sejauh 15 hingga 20 meter. Garis pantai yang rusak mencapai 5,3 kilometer.

Kondisi ini mengancam hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan di sepanjang kawasan wisata itu.

“Sepanjang pantai Kuta ini banyak sekali destinasi pariwisata, banyak hotel, restoran, termasuk mal, yang juga makin hari makin terancam akibat mundurnya garis pantai, akibat abrasi tadi,” ucapnya.

Riset Kemenko IPK menunjukkan penambahan pasir atau sand nourishment menjadi langkah paling efektif.

Pemerintah memilih pasir dari Pantai Jimbaran karena memiliki karakteristik yang sama dengan pasir Kuta.

“Setelah diteliti sangat mirip karakternya dengan pasir yang ada di sepanjang Pantai Kuta ini, jadi tidak boleh hanya melihat satu sektor, tetapi juga berdasarkan penelitian, kemudian juga pengalaman diintegrasikan dengan peta jalan yang sudah kita buat untuk jangka panjang,” kata AHY.

Ia menegaskan proyek ini bukan semata pembangunan fisik, tetapi juga upaya menjaga kelestarian alam dan melindungi ekonomi pariwisata Bali.

“Membangun infrastruktur tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonominya, kelestarian lingkungan alam Bali ini segala-galanya karena Bali andalan kita semua,” ujarnya.

Selain Pantai Kuta, pemerintah juga mendata wilayah lain di Bali yang rawan abrasi agar bisa mendapat penanganan serupa.