Menko Zulhas Ungkap Strategi Wujudkan Swasembada Beras Hanya dalam Setahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada beras hanya dalam waktu satu tahun, sejak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, mengatakan banyak pihak di luar pemerintahan awalnya meragukan target swasembada beras.

Namun, kerja keras tim di lapangan yang nyaris tanpa henti akhirnya membuahkan hasil.

Baca juga: Mentan Amran : Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia Stop Impor Beras

Selain mencetak rekor produksi tertinggi, cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton per Juni 2025, menjadi stok terbesar sepanjang sejarah.

Bahkan, diperkirakan surplus beras di akhir tahun ini menyentuh lebih dari 4 juta ton. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) naik hingga 124,36.

“Apa yang dilakukan? Teman-teman sederhana sebetulnya. Kok bisa? Orang bilang, mana mungkin tumbuh 6 persen, mana mungkin 7 persen, mana mungkin swasembada (beras), apalagi target empat tahun, cuma satu tahun (realisasi swasembada beras),” ujar pria yang kerap dipanggil Zulhas saat Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

“Walaupun kadang-kadang Mentan-nya, teman-teman tim ini sampai sakit-sakit gitu ya. Kerjanya nggak ada libur, kenapa? Sederhana sebetulnya,” paparnya.

Zulhas mencatat, swasembada beras tahun ini dimulai dengan pemetaan luas sawah nasional.

Dari data yang ada, luas sawah sekitar 7,4 - 7,5 juta hektar, namun luas lahan tanam mencapai 10 juta hektar.

Hal ini menunjukkan adanya intensifikasi, di mana sebagian lahan ditanami dua kali dalam setahun.

“Dilihat dulu luas sawahnya 7,4 sampai 7,5 juta (ha), tertanam 10 juta. Berarti ada yang miss apa? Oh, ada yang dua kali, ada yang satu kali,” lanjutnya.

Lalu, percepatan pembangunan infrastruktur irigasi pertanian.

Zulhas menjelaskan, begitu ada kendala di lapangan, tim langsung melapor kepada Presiden, dan hanya dalam dua hari Instruksi Presiden (Inpres) dikeluarkan untuk mempercepat tindakan.

Setelah Inpres lahir, pembangunan irigasi bisa langsung dimulai dan diselesaikan dalam waktu singkat.

Padahal, sebelumnya pemerintah pusat tidak diperbolehkan ikut campur karena urusan irigasi yang dianggap sebagai tanggung jawab bupati dan gubernur.