Konfederasi Buruh Dukung Upaya Purbaya Hentikan Banjir Pakaian Bekas Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Muslim Indonesia (Sarbumusi) menyambut hangat rencana Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menerbitkan aturan yang membatasi peredaran pakaian bekas impor.

Organisasi buruh itu menilai langkah Purbaya sebagai terobosan penting untuk menyelamatkan industri tekstil nasional yang tengah terpuruk.

Presiden Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, mengatakan rencana tersebut merupakan langkah strategi yang sudah lama dinantikan oleh para pekerja dan pelaku industri lokal.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Menteri Purbaya. Ini merupakan langkah strategis yang harus diambil. Industri tekstil dan garmen nasional sedang lesu, dengan gelombang PHK yang sebagian disebabkan oleh membanjirnya pakaian bekas impor," ujar Irham lewat keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (31/10/2025).

Baca juga: Purbaya Perketat Impor Pakaian Bekas Ilegal, Bakal Sanksi Denda hingga Blacklist ke Pelaku

Menurutnya, regulasi yang direncanakan Menkeu Purbaya tidak akan cukup jika hanya diterapkan begitu saja. Penegakan hukum yang lebih luas terhadap impor ilegal diperlukan, dengan menekankan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Badan Karantina Indonesia (Barantin).

“Semua impor ilegal harus diberantas. Bola sekarang ada di tangan Bea Cukai dan Barantin. Kami telah menerima laporan barang-barang yang dibereskan dengan Kode HS yang tidak akurat. Ini harus diperbaiki,” paparnya.

Sarbumusi juga menyarankan agar pemerintah menyalurkan investasi dan melaksanakan program reindustrialisasi nasional untuk menghidupkan kembali sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki.

“Sektor padat karya dan manufaktur telah terpuruk. Ini adalah berita buruk dan tidak dapat diabaikan. Negara harus melakukan segala upaya strategis untuk menghidupkan kembali industri-industri nasional, termasuk garmen, tekstil, dan alas kaki,” beber Irham.

Baca juga: Berantas Impor Pakaian Bekas Ilegal, Purbaya Bakal Terbitkan Aturan Baru

Ia menyinggung visi besar Menteri Keuangan Purbaya yang menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Target ambisius itu hanya mungkin tercapai jika sektor industri dalam negeri kembali bergairah.

Lebih jauh, pemerintah disarankan menyelaraskan regulasi antar kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan (Kemendag), untuk mengekang masuknya barang jadi dari luar negeri.

“Jika pemerintah dapat menghentikan lonjakan impor pakaian jadi, industri tekstil dalam negeri kita akan kembali bergairah, dan kita akan mengenang Menteri Purbaya sebagai pemimpin yang ‘berani bicara’ yang mewujudkan janji pertumbuhan 7 persen,” jelasnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Tindak Impor Pakaian Bekas, Angin Segar bagi Sektor Manufaktur Nasional