Gedung Rusak Dibakar Massa, DPRD NTB Gelar Rapat Paripurna di Kantor Gubernur

MATARAM, KOMPAS.com - DPRD NTB menggelar rapat paripurna di Ruang Rapat Rinjani Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/9/2025).

Ini dibakarnya Gedung DPRD NTB dalam aksi demo yang berakhir rusuh, Sabtu (30/8/2025) lalu.

Rapat paripurna dilaksanakan dengan meminjam ruang rapat di Kantor Gubernur, karena kondisi Gedung DPRD NTB saat ini rusak terbakar.

Akibat kebakaran tersebut, seluruh bangunan gedung seperti ruang paripurna, ruang ketua DPRD dan ruang fraksi, semuanya hangus dilalap api.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan digunakannya Ruang Rapat Rinjani untuk tempat Rapat Paripurna DPRD NTB adalah solusi yang cepat dan murah.

"Ini yang bisa kita sisihkan, solusi yang murah meriah kan ini. Inikan sudah ada fasilitas ini dan dulunya katanya ini ruang paripurna DPRD memang," kata Gubernur Iqbal usai rapat paripurna.

Baca juga: Polisi Imbau Masyarakat Kembalikan Barang yang Diambil dari Gedung DPRD NTB

Menurut Iqbal, hal ini dapat lebih mendekatkan hubungan antara eksekutif dan legislatif karena berkantor di lokasi yang sama.

"Terutama karena waktunya sangat sempit mundurnya RPJMD kemarin membuat banyak pembahasan tumpang tindih, jadi harus intensif melakukan pertemuan," kata Iqbal.

Sementara, terkait pembangunan gedung DPRD NTB yang baru, Iqbal mengatakan bahwa fokus saat ini adalah membersihkan kembali gedung DPRD NTB yang kemarin dibakar massa.

"Membersihkan merapikan dan melihat mana yang masih bisa dipakai mana yang sudah tidak bisa dipakai," kata Iqbal.

Baca juga: Gedung DPRD NTB Dibakar, Polisi Kantongi Bukti Rekaman CCTV

Iqbal mengatakan bahwa pembiayaan pembangunan kembali Gedung DPRD NTB tersebut, rencananya akan dibiayai menggunakan dana APBN.

Namun rencana penggunaan dana APBN tersebut baru disampaikan secara lisan, dan belum ada pembahasan secara tertulis.

Iqbal mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah pembangunan gedung dewan ini juga akan menggunakan anggaran daerah atau APBD.

"Kita enggak tahu, dari APBN katanya ini belum jelas jadi itu baru pernyataan jadi belum ada tertulis dengan APBN dan kita belum membahas itu dalam anggaran kita," kata Iqbal.

Baca juga: Kekeringan di Sumbawa Barat NTB Meluas, 6 Desa Terdampak

Iqbal menambahkan, dipakainya Ruang Rapat Rinjani di kantor Gubernur NTB untuk sidang paripurna merupakan permintaan dari Ketua DPRD NTB.

"Kami ngomong sama teman-teman OPD ini masih bisa kita pakai bergantian," terang Iqbal.

Saat ini, PUPR masih melakukan kajian mengenai berapa kerugian dan apa saja yang hilang atau terbakar dalam insiden tersebut.

"Tapi yang jelas harus difungsikan kembali bagaimana memfungsikan kembali itu soal lain dibahas kemudian, belum sampai ke sana pembahasan," tutup Iqbal.