“Ada (pencegahan ke luar negeri), itu pasti. Pada saat penetapan tersangka, tim kami langsung mengeluarkan pencegahan bepergian ke luar negeri,”kata Cahyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/10/2025).
PLTU 1 Kalbar merupakan proyek pembangkit listrik yang dibiayai melalui skema kredit komersial Bank BRI dan BCA, dengan total kontrak lebih dari USD 80 juta dan Rp 507 miliar.
Namun, seluruh pekerjaan proyek justru dialihkan kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas. Pembangunan tidak berjalan, hingga akhirnya tidak bisa dimanfaatkan sejak 2016.
“Proyek ini sudah direvisi kontraknya sepuluh kali hingga 2018, tapi tetap tidak selesai. Pekerjaan dialihkan ke pihak ketiga tanpa dasar hukum,” ungkap Cahyono.
Halim Kalla lahir di Ujung Pandang (Makassar) pada 1 Oktober 1957.
Ia dikenal sebagai pengusaha nasional yang aktif di bidang energi, otomotif, dan properti.
Sebagai Presiden Direktur PT Bakti Resa Nusa, Halim juga pernah menjadi Anggota DPR RI periode 2009–2014 dan dikenal lewat inovasi kendaraan listrik di bawah Haka Auto dengan produk Smuth, Erolis, dan Trolis.
Baca juga: Skandal Korupsi PLTU Kalbar: Halim Kalla Diduga Otak Pengatur Lelang
Pada 2006, ia juga memperkenalkan Digital Cinema System (DCS), sistem sinema digital pertama di Indonesia.
Kini, kiprahnya di dunia bisnis ternoda oleh kasus dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar yang disebut-sebut sebagai “mega proyek gagal” dengan kerugian negara lebih dari Rp 1,3 triliun.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengusaha Halim Kalla dan Eks Dirut BUMN Jadi Tersangka Korupsi PLTU 1 Kalbar", "Halim Kalla Bakal Dicegah ke Luar Negeri Usai Jadi Tersangka Korupsi PLTU", dan "Profil Halim Kalla, Tersangka Kasus PLTU Kalbar yang Rugikan Negara Rp 1,3 T".
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang