17+8 Tuntutan Rakyat: Mengapa Para Influencer Turun Gunung, Mendesak Pemerintah Bertindak?

KOMPAS.com - Gelombang desakan publik terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin luas.

Kali ini, seruan reformasi dikumandangkan oleh para influencer ternama di media sosial.

Secara serempak, mereka mengunggah pernyataan bersama bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” di Instagram sejak Minggu (31/8/2025).

Aksi ini menjadi perhatian publik karena melibatkan nama-nama besar seperti Maudy Ayunda, Jerome Polin, Salsa Erwina, Dian Sastro, Ananda Omes, Dian Ayu Lestari, Dicky Difie, Fathia Izzati, Bintang Emon, Joko Anwar, Andovi Da Lopez, Baskara, Kunto Aji, Jerhemy Owen, Chandra Liow, Aurelia Vizal, Erika Richardo, Desta, JS Khairen, Cania Citta, Abigail Limuria, Lukman Sardi, Ferry Irwandi, Dea Anugrah, Ge Pamungkas, Jovial da Lopez, Ernes Prakasa, hingga Angga Dwimas Sasongko.

Baca juga: Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat yang Ramai di Media Sosial? Ini Latar Belakang, Arti, dan Isinya

Unggahan yang viral ini menegaskan bahwa daftar tuntutan tersebut bukanlah seruan sembarangan, melainkan rangkuman suara dari berbagai kanal, mulai dari gerakan "7 Hari", desakan 211 organisasi masyarakat sipil, hingga tuntutan buruh.

“Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar,” tulis Jerome Polin di akun Instagram-nya, dikutip Kompas.com, Selasa (2/9/2025).

17 tuntutan jangka pendek: tenggat waktu 5 September 2025

Dalam unggahan tersebut, publik memberi tenggat waktu yang sangat singkat, yaitu 5 September 2025, bagi pemerintah dan DPR untuk merealisasikan 17 tuntutan jangka pendek.

Tuntutan ini dibagi berdasarkan institusi yang dituju, dengan fokus utama pada perbaikan segera.

Baca juga: Isi 17+8 Tuntutan Rakyat, Pemerintah-DPR Diberi Deadline, Apa Maksudnya?

Tugas Presiden Prabowo Subianto

1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.

2. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta semua korban kekerasan aparat dalam demonstrasi 28-30 Agustus 2025, dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas DPR

3. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.

4. Mempublikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas).

5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK.

Baca juga: Ini Isi 17+8 Tuntutan Rakyat yang Ramai Diunggah Influencer di Media Sosial

Tugas Partai Politik

6. Memberikan sanksi tegas atau memecat kader DPR yang dinilai tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.