285 Buruh Terancam PHK, KSPSI Desak Pemerintah Panggil Michelin

JAKARTA, KOMPAS.com – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana Tbk, produsen ban merek Michelin di Cikarang, Jawa Barat.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan organisasi pekerja akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan.

“Kami menolak keras rencana PHK ini. DPP KSPSI akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Baca juga: Soal Kabar PHK Massal Pabrik Ban Michelin, Wamenaker: Kami Cek Dulu...

Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat segera memanggil manajemen perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.

Menurutnya, rencana PHK juga mencakup lima pengurus serikat. Karena itu, KSPSI meminta Desk Ketenagakerjaan Polri menelusuri dugaan pelanggaran pidana ketenagakerjaan.

"Kami sangat menyesalkan langkah perusahaan. Dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PT Multistrada dan PUK KEP KSPSI sudah jelas diatur kewajiban bermusyawarah dan menghindari PHK sebagai opsi utama," katanya.

Sebagai bentuk penolakan, DPP KSPSI menginstruksikan pengurus dan anggota untuk menggelar aksi solidaritas menentang rencana PHK massal tersebut.

Andi Gani yang juga menjabat sebagai Penasihat Kapolri meminta Menteri Ketenagakerjaan segera turun tangan.

"Menaker harus tanggap dan cepat menyelesaikan masalah ini agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan buruh," ucapnya.

Baca juga: Respons Kemenperin soal Kabar PHK Massal Pabrik Ban Michelin Cikarang

Sementara itu, Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina, membenarkan adanya penyesuaian tenaga kerja. Michelin tengah menyesuaikan kapasitas produksi agar sejalan dengan perubahan permintaan pasar.

"Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang," kata Monika.

Ia menambahkan, langkah itu penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi.

Menurut Monika, perusahaan berkomitmen memberi kompensasi dan dukungan yang layak bagi karyawan terdampak, namun belum menyebutkan jumlah pastinya.