Pemangkasan Transfer ke Daerah Ganggu Pembangunan, Bupati Sanggau: Hampir Rp 300 Miliar Hilang

SANGGAU, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar), harus menghadapi kenyataan bahwa pada tahun anggaran 2026, dana transfer dari pemerintah pusat akan mengalami pemangkasan hingga hampir Rp 300 miliar.

Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan, pengurangan dana tersebut akan berdampak signifikan terhadap berbagai program pembangunan di daerah.

“Lumayan besar, hampir Rp 300 miliar,” kata Ontot kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Baca juga: Dana Transfer ke Kaltim 2026 Anjlok Tajam, Pemprov Siapkan Efisiensi Besar-besaran

Program Pembangunan Terancam Tersendat

Ontot menjelaskan, pemangkasan dana transfer itu akan berimbas luas pada roda pembangunan daerah, terutama di sektor infrastruktur.

“Ya, sudah pasti semuanya terdampak,” ujar Ontot.

Meski demikian, Ontot menegaskan bahwa kebijakan strategis seperti layanan pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi prioritas dan tidak akan dikorbankan.

“Kedua sektor itu tetap jadi prioritas. Kita jaga supaya tidak terganggu,” tegasnya.

Ia juga meminta masyarakat memahami situasi tersebut, karena keterbatasan anggaran bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah.

“Jangan salahkan daerah. Kebijakan pemangkasan itu kan datangnya dari pusat,” ucap Ontot.

Baca juga: Dana Transfer ke Daerah Dipangkas Pusat Rp 400 M, Banjarmasin Kurangi Seremonial dan Perjalanan Dinas

Ontot berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan transfer dana, agar daerah tetap bisa melanjutkan program pembangunan sesuai rencana.

Mendagri Tito Karnavian Tekankan Efisiensi

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menegaskan pentingnya efisiensi anggaran daerah menyusul kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Menurut Tito, belanja untuk rapat, perjalanan dinas, dan konsumsi sering kali masih berlebihan dan perlu ditekan.

“Tadi saya sudah menyampaikan tips-tips menghadapi tahun depan, di antaranya adalah efisiensi belanja semua daerah,” ujar Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, dikutip dari Kompas.com, Kamis (9/10/2025).

Baca juga: Di Tengah Efisiensi Anggaran, Angka Kemiskinan di Luwu Turun 0,73 Persen

Tito mencontohkan, saat pandemi Covid-19, Kemendagri tetap mampu menjalankan program meski anggaran sangat terbatas.

Ia menilai, efisiensi bukan berarti memangkas program, tetapi memaksimalkan penggunaan dana agar setiap kegiatan benar-benar terealisasi sesuai anggaran.