Pertumbuhan Ekonomi Riau Tertahan Sektor Migas, Gubri Abdul Wahid Minta Perbaikan Tata Kelola

KOMPAS.com – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyoroti perlunya pembenahan tata kelola sektor minyak dan gas bumi (migas) agar mampu memberikan kontribusi lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami minta pihak PHR mendorong pertumbuhan ekonomi di Riau. Beban fiskal kami cukup berat, diharapkan sektor migas sebagai kekayaan dari bumi Riau dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (20/10/2025).

Hal itu disampaikan Abdul Wahid dalam pertemuan bersama jajaran Direksi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk wilayah Sumatera Bagian Utara di Kantor PHR, Gedung RDTX Place, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Menurut Abdul Wahid, sektor migas memiliki peran strategis dalam struktur ekonomi Riau, namun saat ini kontribusinya belum sebesar potensi yang ada.

Abdul Wahid menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Riau didorong oleh sejumlah sektor utama, terutama kelapa sawit, hutan tanaman industri, serta migas, di samping sektor jasa dan perdagangan yang juga memberikan kontribusi signifikan.

Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II-2025 tercatat sebesar 4,59 persen. Jika tanpa sektor migas, ekonomi Riau bahkan bisa tumbuh hingga 5,6 persen.

Baca juga: Bertemu Dirut PHR dan SKK Migas Sumbagut, Gubernur Abdul Wahid Minta Riau Dapat Bagi Hasil Migas yang Sepadan

Pentingnya kolaborasi seluruh pihak

Abdul Wahid menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan PHR dalam mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal serta memperkuat transparansi data investasi dan produksi migas. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat lebih dirasakan masyarakat Riau secara luas.

“Kami berharap investasi yang dijalankan di sektor migas juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi lokal, baik melalui kemitraan dengan perusahaan daerah maupun pemberdayaan tenaga kerja lokal,” imbuhnya.

Abdul Wahid menyampaikan bahwa pihaknya memahami beban target lifting dan kebutuhan investasi yang harus dijalankan oleh pihak pengelola migas.

Namun, ia berharap adanya keterbukaan mengenai nilai investasi dan hasil yang diperoleh, termasuk transparansi terkait pembagian participating interest (PI) sebesar 10 persen yang hingga kini dinilai belum optimal.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Gencarkan 7 Kanal Distribusi Beras SPHP

Ia menekankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam memantau perkembangan dan progres investasi tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kinerja produksi di tengah tantangan biaya investasi dan fluktuasi harga minyak global.

Ia juga menegaskan komitmen PHR untuk memperluas kerja sama dengan pelaku usaha lokal.

Sementara itu, perwakilan SKK Migas Sumbagut, CW Wicaksono, menyambut baik forum tersebut sebagai ajang memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan PHR.

Baca juga: Ratusan Santri Deklarasi Tolak Eksplorasi Migas di Pulau Kangean Sumenep, Ini Alasannya

Ia berharap, kolaborasi ini dapat mempercepat proses eksplorasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan dialog terkait optimalisasi peran sektor migas di Riau, termasuk usulan penyesuaian kontrak kerja sama yang lebih adaptif dan berkeadilan bagi daerah.