GOWA, KOMPAS.com - Pihak Universitas Patria Artha menyatakan bahwa pembatalan drop out terhadap mahasiswa mustahil dilakukan. Meski begitu, kampus menawarkan solusi untuk memudahkan proses perpindahan mahasiswa yang bersangkutan ke kampus lain.
Sebelumnya, mahasiswa Universitas Patria Artha Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, disebut mengalami drop out (DO) setelah mengkritik manajemen birokrasi kampus. Kebijakan ini pun memicu aksi unjuk rasa di Kampus Patria Artha, Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada pukul 14.00 WITA, Kamis (23/10/2025).
Unjuk rasa baru berakhir setelah pihak kampus mengajak mahasiswa pengunjuk rasa untuk berdialog.
Suhendra, Wakil Rektor Universitas Patria Artha, mengatakan bahwa pembatalan DO tersebut mustahil dilakukan. Meski demikian, pihak kampus akan mempermudah perpindahan mahasiswa yang telah di-DO ke kampus lain.
Baca juga: Ambulans yang Angkut Motor dan TV Ternyata Milik Puskesmas, Dinkes Gowa Beri Sanksi
"Kami akan membantu proses pindah, termasuk kami juga akan membantu mencarikan kampus untuk pindah," kata Suhendra, Wakil Rektor Universitas Patria Artha, Gowa, saat berdialog dengan pengunjuk rasa di ruang rektorat kampus.
Solusi tersebut bisa diterima oleh mahasiswa. Meski begitu, mereka tetap akan mengawal proses administrasi perpindahan rekannya.
Sebelumnya, mahasiswa Universitas Patria Artha Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, disebut DO setelah mengkritik manajemen birokrasi kampus.
Kebijakan ini pun memicu aksi unjuk rasa di Kampus Patria Artha, Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada pukul 14.00 WITA, Kamis (23/10/2025).
Baca juga: Mahasiswa di Gowa Di-DO Usai Mengkritik Kampus, Unjuk Rasa Memanas
Aksi tersebut sempat memanas saat pengunjuk rasa berorasi di tengah jalan raya. Saat itu, terlihat ada aparat kepolisian yang menghalau untuk melakukan pengamanan. Adu mulut dan saling dorong pun tidak terhindarkan.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga melakukan pembakaran ban bekas di depan gerbang kampus.
Unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut agar Wakil Rektor II dan Dekan Fakultas Teknik dicopot dari jabatannya, lantaran dinilai arogan dalam mengambil kebijakan DO terhadap salah satu mahasiswa yang disebut hanya karena kerap mengkritik manajemen birokrasi kampus.
Baca juga: Viral Ambulans Dinkes Gowa Angkut Motor dan TV, Bupati Janji Beri Sanksi Tegas
Novi Levi, koordinator lapangan, menilai kebijakan DO itu tidak sesuai dengan prosedur karena dilakukan tanpa sepengetahuan rektor. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar kampus memberikan solusi.
"Ada salah satu mahasiswa di-DO karena mengkritik dan ini dilakukan tanpa melalui SOP, karena tanpa sepengetahuan rektor. Ini yang kami tuntut agar pihak kampus mengambil solusi," kata Novi Levi, koordinator lapangan, kepada Kompas.com.
Unjuk rasa ini berakhir setelah pihak kampus mengajak mahasiswa pengunjuk rasa untuk berdialog.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang