Basuki Pastikan Perpres Baru Jadi Kepastian Lanjutan Pembangunan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono meminta investor dan pengusaha tetap percaya pada kelanjutan pembangunan IKN usai terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

Menurut Basuki, aturan tersebut memberi kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan di proyek IKN.

“Perpres 79/2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” kata Basuki, Jumat (26/9/2025).

Baca juga: Kantor Staf Kepresidenan Jelaskan Maksud IKN sebagai Ibu Kota Politik

Data Otorita IKN menunjukkan, hingga September 2025 investasi swasta non-APBN sudah mencapai Rp 65,3 triliun. Dana itu berasal dari 49 pelaku usaha dengan total 52 perjanjian kerja sama.

Perpres 79/2025 juga mengatur pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Nusantara. Pada tahap awal, sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas. Jumlah itu diproyeksikan mencapai 9.500 ASN pada 2029.

Untuk mendukung rencana tersebut, hingga September 2025 tersedia 44 tower hunian siap huni. Tiga tower lain masih dalam tahap penyelesaian, sementara empat tower baru dalam pembangunan.

Basuki menjelaskan, tahap pertama pembangunan IKN berlangsung 2022–2024. Infrastruktur utama sudah hadir, mulai dari Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP. Sejumlah proyek masih berjalan hingga 2025.

"Beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025," ujarnya.

Baca juga: Mau Jadi Ibu Kota Politik 2028, Sudah Sampai Mana Pembangunan IKN?

Ia menambahkan, tahap pertama juga memperkenalkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC). Pembangunan dipantau melalui Command Center berbasis CCTV, drone, dan Internet of Things (IoT).

Tahap kedua pembangunan akan berjalan 2025–2028. Fokusnya pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, penataan kawasan Sepaku, ruang terbuka hijau, serta investasi di bidang pendidikan.