JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program makan bergizi gratis (MBG) sudah sangat baik.
Oleh karena itu, menurutnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak perlu memindahkan anggaran MBG yang tidak terserap maksimal untuk diberikan kepada sejumlah program lainnya.
"Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap," ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Baca juga: Bandingkan Keracunan MBG dengan Negara Lain, BGN: Di AS dan Brasil Juga Terjadi
Pada hari yang sama, Luhut menggelar rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor DEN.
Salah satu topik yang dibahas dalam rapat adalah berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG.
Luhut pun mengingatkan soal serapan anggaran kepada Dadan.
"Itu kami ingatkan tadi sama Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap," tegas Luhut. "Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran. Dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah," tuturnya.
Sejalan dengan arahan Menkeu, Luhut menilai serapan anggaran MBG bisa mendorong perputaran ekonomi masyarakat. "Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut saat ini serapan anggaran untuk MBG secara keseluruhan sudah mencapai Rp 21,64 triliun hingga 3 Oktober 2025.
Serapan itu setara dengan 34 persen dari keseluruhan alokasi.
"Hari ini sudah Rp 21,64 triliun, jadi sudah mencapai 34 persen untuk secara keseluruhan, tetapi untuk bantuan pemerintah makan bergizinya Rp 18,63 triliun, itu sudah mencapai 37 persen. Jadi sudah 37 persen penerima manfaat makan bergizi," jelas Dadan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/9/2025), usai rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengalihkan anggaran program MBG ke program lain, termasuk dialihkan ke program bantuan pangan beras 10 kg, jika tidak terserap dengan baik.
"Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang 2 kali 10 kilogram beras," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Hal ini dikatakannya menyusul rencana patroli ke sejumlah kementerian/lembaga untuk memonitor penyerapan anggaran.
Purbaya menyampaikan bahwa pengalihan anggaran bisa membuat durasi pemberian bantuan pangan beras lebih panjang.
Ia pun menyatakan bahwa kebijakan ini sejatinya bukan untuk menegur Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan untuk membantu penyerapan.
Jika BGN mampu menyerap dengan baik, hal itu akan jauh lebih baik. "Bukan menegur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada uangnya nganggur, kan saya bayar bunga juga," tuturnya.
Baca juga: MBG Rawan Konflik Kepentingan, Kepala BGN: Perlu Investigasi
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang