Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malaysia Usul Wajib Verifikasi Identitas Transaksi Medsos, Cegah Akun Palsu

Kompas.com - 02/09/2025, 21:36 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

Sumber Antara

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan perlunya menjadikan verifikasi identitas sebagai kewajiban untuk semua transaksi penjualan di media sosial.

Hal tersebut disampaikan Fahmi saat menghadiri Konferensi Al Grand Prix 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (2/9/2025).

Dia menyampaikan, langkah tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan akun palsu yang sering dikaitkan dengan penipuan, iklan perjudian daring, pedofilia, dan konten deepfake.

Baca juga: Perang Thailand-Kamboja Merembet ke Medsos, Warganet Saling Serang

"Saya melihat mungkin ada kebutuhan bagi pemerintah untuk mengadopsi kebijakan bahwa jika Anda ingin menjual barang secara daring, harus ada verifikasi identitas di platform tersebut," ujarnya seperti dikutip dari Bernama.

"Jika Anda ingin memasang iklan di Facebook, harus ada detail yang sebenarnya," sambungnya, sebagaimana dilansir Antara.

Dia menekankan bahwa Singapura telah menerapkan langkah tersebut.

Lebih jauh, Fahmi mengatakan Deklarasi Kuala Lumpur tentang Penggunaan Platform Media Sosial yang Aman dan Bertanggung Jawab untuk ASEAN akan diadopsi secara resmi selama KTT ASEAN ke-47 pada bulan Oktober.

Baca juga: Pedagang Terkait Houthi Jual Senjata AS dan NATO via Medsos

Konferensi Al Grand Prix 2025 dua hari, yang diselenggarakan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR), dimulai pada Selasa.

Kegiatan tersebut mempertemukan akademisi, pakar industri, praktisi kreatif, dan pembuat kebijakan untuk membahas secara mendalam peran akal imitasi dalam membentuk lanskap komunikasi, media, dan kepemimpinan digital bangsa.

Dengan tema Mendorong Kecerdasan untuk Memimpin Masa Depan, konferensi ini berfungsi sebagai platform berbagi pengetahuan dan jembatan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Hal itu dilakukan untuk memperkuat daya saing negara di era transformasi digital.

Baca juga: Trump Marah-marah di Medsos, Sebut Khamenei Tak Tahu Berterima Kasih

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau