Penulis
SEDANAU, KOMPAS.com – Pagi hari di Sedanau, Kabupaten Natuna, Abu Hurairah Latimba (50) mulai mengkalkulasi jarak tempuh, kebutuhan solar, es batu, hingga logistik untuk bertahan hidup selama dua pekan di laut.
Abu adalah nelayan pancing ulur di Laut Natuna Utara. Dalam lebih dari satu dekade terakhir, ia banyak memburu kakap merah, komoditas bernilai tinggi yang hidup di perairan dalam.
Tak ada keraguan atau rasa takut di matanya, meski ia paham bahwa laut tempatnya menggantungkan hidup berada di tengah klaim berlapis, patroli penjaga pantai, serta lalu-lalang kapal asing.
Baca juga: China Diam-diam Reklamasi Pulau Baru di Laut China Selatan
Setiap dua kali sebulan, Abu akan berangkat menangkap ikan—sesuatu yang telah ia tekuni sejak berusia 10 tahun—demi menghidupi keluarganya.
“Kalau tak ada halangan, besok saya jalan lagi di pagi hari,” ujarnya saat dihubungi oleh Kompas.com lewat panggilan telepon, Senin (2/2/2026).
Jika cuaca sedang bersahabat, Abu bisa mendapatkan 1,5 ton ikan setelah berlayar setengah bulan untuk kemudian dijual ke Tanjung Balai. Kalau yang terjadi sebaliknya, pria berusia 50 tahun itu hanya bisa membawa pulang 300 kilogram ikan.
Namun baginya, laut hari ini tak lagi sama seperti yang ia kenal empat dekade lalu.
Setiap kali perahunya meninggalkan Pantai Sedanau, ia sadar yang dihadapi bukan hanya ombak dan cuaca, tetapi juga persaingan ruang tangkap serta ketidakpastian hasil.
Kini, ia harus menempuh 80 hingga 180 mil, bahkan pernah mencapai 320 mil—mendekati wilayah yang oleh nelayan setempat disebut “garis putus-putus”, area yang bersinggungan dengan klaim sepihak China di Laut Natuna Utara.
Foto ini menunjukkan pemandangan udara BRP Datu Tamblot (kanan) dan kapal nelayan Filipina dalam misi membawa pasokan dan bantuan kepada para nelayan di atas Scarborough Shoal di Laut China Selatan yang disengketakan pada 16 Februari 2024.Di Laut Natuna Utara, Abu mengatakan, kehadiran kapal asing bukan cerita musiman.
“Kalau bertanya seberapa sering kapal asing di Laut Natuna, saya bisa katakan setiap jam, setiap hari, setiap waktu, setiap bulan,” ucapnya.
Ia menyebut kapal-kapal dari Thailand, Vietnam, Kamboja, hingga Malaysia kerap terlihat.
Kapal-kapal itu berkapasitas besar, sekitar 50 ton, dan menggunakan alat tangkap trawl.
Bahkan, menurutnya, ada nelayan Vietnam dan Thailand yang sering mengibarkan bendera Indonesia untuk mengelabui petugas.
Sebagai nelayan tradisional, Abu memilih menjaga jarak. Ia paham betul bahwa dirinya tak memiliki kewenangan untuk melakukan pengusiran.
“Saya biarkan. Saya menjauh tidak, mendekat pun tidak. Saya juga tidak melarang mereka tangkap ikan. Bagaimananya kami mau melarang, kami sekadar nelayan kan?”
Namun, ia melihat kontras yang sangat jauh antara nelayan asing dan nelayan tradisional Natuna. Hal ini yang membuatnya dan nelayan Natuna lain merasa terancam.
Pasalnya, nelayan-nelayan dari negara tetangga kerap menggunakan alat modern, yang berarti hasil tangkapan menjadi lebih banyak.
Alat-alat itu digunakan dengan tanpa memikirkan habitat di laut yang menjadi pusat mata pencarian warga Natuna.
“Ada perasaan merasa terancam dengan keberadaan kapal nelayan asing karena hasil tangkapan jadi berkurang. Bahkan terumbu karang bisa mereka angkut semua ke atas,” ucap Abu.
Ia menggambarkan alat tangkap trawl “seperti orang nyangkul di sawah”. Ikan diangkat bersama terumbu karang dan biota lain.
“99 persen nelayan Natuna itu pakai alat tradisional,” katanya.
“Sedangkan kapal-kapal asing ini pakai trawl. Tujuannya supaya dapat lebih banyak, tapi justru merusak ekosistem.”
Hal yang membuatnya tercekat adalah penghasilan kapal nelayan asing yang berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan nelayan tradisional Natuna.
“Ada yang pernah cerita ke saya. Mereka (nelayan asing) bisa meraup Rp 10 miliar untuk sekali jalan dalam 15 hari,” ucapnya.
Angka itu sulit dibayangkan bagi nelayan pancing ulur seperti Abu. Bagi dirinya dengan hasil tangkapan 1,5 ton, membawa pulang uang Rp 5 juta selama 12 hari di laut termasuk hal yang paling menguntungkan.