Mahfud MD Tanggapi Prabowo Soal Aksi Massa: Kalau Makar, Tangkap Saja!

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menilai, aksi massa yang terjadi di sejumlah daerah pada beberapa waktu terakhir ini telah mengarah kepada tindakan makar dan terorisme.

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD mengatakan, seharusnya pelaku langsung ditangkap jika memang benar aksi massa mengarah ke tindakan makar.

"Ya, ditangkap aja kalau ada yang makar," kata Mahfud di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (4/9/2025).

Baca juga: Mahfud MD: Yogyakarta adalah Barometer, Warga Harus Jaga Keamanan

Menurut Mahfud, tindakan makar sudah diatur dalam undang-undang hukum pidana.

Dalam undang-undang pidana, tindakan makar dikategorikan menjadi dua hal.

"Makar itu kan ada di undang-undang hukum pidana, ya. Satu, ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Dua, ada gerakan untuk membuat Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa bekerja, itu makar namanya. Apa ada ke arah itu? Saya tidak tahu, kan? Pemerintah lebih tahu," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa aksi massa yang terjadi di sejumlah daerah pada beberapa waktu terakhir ini telah mengarah kepada tindakan makar dan terorisme.

Hal ini disampaikan Prabowo seusai menerima pimpinan MPR, DPR, DPD, dan partai-partai politik untuk membahas dinamika setelah terjadinya aksi massa di sejumlah daerah yang berujung kerusuhan.

"Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati aspirasi murni yang disampaikan oleh masyarakat.

Ia juga menyebutkan bahwa hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi.

"Namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya," kata Prabowo.