KOMPAS.com — Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan bahwa selama puluhan tahun telah menjadi tulang punggung energi nasional, Provinsi Riau belum menikmati hasil yang sepadan untuk pembangunan daerahnya.
"Kami menginginkan Riau mendapatkan sesuai dengan kontribusinya terhadap migas nasional. Kalau Riau hanya dapat satu dollar AS per bulan, bagaimana kami bisa menutup defisit dan membangun daerah ini?” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/10/2025).
Hal tersebut disampaikan Abdul Wahid ketika menyampaikan aspirasi daerah terkait pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) untuk kesejahteraan masyarakat Riau, saat bertemu Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR) Ruby Mulyawan dan Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) CW Wicaksono di kantor PHR, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Pada pertemuan tersebut, Abdul Wahid didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syarial Abdi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintan Provinsi (Pemprov) Riau Helmi D, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta sejumlah pejabat terkait lain.
Baca juga: Wujudkan SDM Unggul, Gubri Abdul Wahid Siapkan Assessment Kepala Sekolah SMA/SMK
Ia menilai, diperlukan perbaikan tata kelola industri migas dan peningkatan kontribusi langsung bagi kesejahteraan rakyat Riau. Hal ini termasuk memberdayakan kontraktor lokal agar terlibat lebih banyak dalam rantai industri migas.
Abdul Wahid menekankan bahwa masyarakat Riau berharap, hasil pengelolaan migas dapat berdampak nyata pada kehidupan mereka, mulai dari infrastruktur yang memadai hingga kesempatan kerja yang lebih luas.
“Masyarakat Riau menginginkan kemakmuran, jalan yang bisa dilalui dengan baik, air bersih yang mengalir, dan lapangan kerja yang nyata,” tuturnya.
Baca juga: Perbaikan Jalan Selensen-Kota Baru-Bagan Jaya Selesai Awal Desember, Gubri: Gunakan Sesuai Tonase
Pertemuan dengan PHR dan SKK Migas, lanjutnya, menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama agar potensi migas Riau dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah.
“Setiap tetes minyak dari tanah Riau seharusnya mengalir kembali dalam bentuk kesejahteraan bagi masyarakat Riau,” tegas Gubri.
Abdul Wahid berharap, dialog tersebut menjadi awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, PHR, dan SKK Migas. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam di Riau semakin transparan, adil, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga Riau.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang