Mondar-mandir di Wilayah Sengketa, Kapal Perang AS Diusir China

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China pada Rabu (12/8/2025) menyatakan telah mengusir kapal perusak Amerika Serikat (AS) yang berlayar di dekat perairan Beting Scarborough, wilayah sengketa di Laut China Selatan.

Kementerian Pertahanan China menyebut, kapal perusak USS Higgins tersebut memasuki perairan teritorial China secara ilegal di lepas pantai Pulau Huangyan tanpa persetujuan Beijing, sebagaimana dilansir CNBC.

Pulau Huangyan adalah sebutan "Negeri Panda" untuk Beting Scarborough, kawasan yang menjadi sengketa maritim antara China dan Filipina.

Baca juga: Beijing Marah, India-Filipina Latihan Militer di Laut China Selatan

Menurut Beijing, langkah AS tersebut secara serius melanggar kedaulatan China.

"Aksi AS sangat merusak perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan serta melanggar hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional," bunyi pernyataan tersebut.

USS Higgins merupakan bagian dari Armada Ketujuh Angkatan Laut AS yang bermarkas di Yokosuka, Jepang. 

Di sisi lain, juru bicara Armada Ketujuh Angkatan Laut AS Sarah Merrill membantah klaim Beijing.

Dia menyebut, USS Higgins tengah melakukan operasi kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.

Baca juga: Kapal Perang India dan Filipina Patroli Bersama di Laut China Selatan

"Pernyataan China tentang misi ini salah. AS membela haknya untuk terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan, seperti yang dilakukan USS Higgins di sini," kata Merrill kepada CNBC.

Insiden ini terjadi di tengah hubungan tegang Washington dan Beijing, termasuk dalam bidang perdagangan. 

Pada Maret 2025, China sempat memperingatkan siap menghadapi perang dagang atau jenis perang lainnya dengan AS, sebelum ketegangan mereda.

Sehari sebelum insiden ini, sebuah kapal perang China dilaporkan menabrak kapal penjaga pantainya sendiri saat mengejar kapal patroli milik Filipina.

China mengeklaim hampir seluruh Laut China Selatan, klaim yang telah dibatalkan Pengadilan Arbitrase Internasional di Belanda pada 2016. 

Putusan itu menyatakan tidak ada dasar hukum maupun historis untuk klaim Beijing mengakui seluruh Laut China Selatan.

Baca juga: 3.200 Hektar Pangkalan Militer Beijing Semakin Kuat di Laut China Selatan

Sengketa China-Filipina

Dalam beberapa tahun terakhir, kapal China dan Filipina kerap terlibat insiden di kawasan tersebut. 

Manila menuduh pasukan China mengejar kapal-kapal Filipina dan mengarahkan laser ke pesawat patroli di dekat daerah yang disengketakan. 

Bentrokan ini melibatkan tabrakan kapal, penggunaan meriam air, dan menyebabkan luka pada pelaut Filipina.

Pada Mei 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menegaskan, kematian warga negaranya akibat insiden dengan Penjaga Pantai China di Laut China Selatan akan menjadi garis merah dan sangat dekat dengan perang.

Baca juga: China Peringatkan Uni Eropa agar Tak Ikut Campur soal Laut China Selatan