Jelang RDG, BI Disarankan Tak Pangkas Suku Bunga Acuan

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merekomendasikan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, langkah mempertahankan BI Rate menjadi pilihan paling tepat di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan arus keluar dana asing yang meningkat.
Sepanjang 17 September hingga 17 Oktober 2025, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih surat utang pemerintah senilai 1,88 miliar dollar AS.

"Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas rupiah dan mengembalikan kepercayaan investor terhadap independensi kebijakan moneter. Menahan suku bunga di 4,75 persen akan membantu meredam tekanan tersebut," jelas Riefky dalam laporannya pada Rabu (22/10/2025).

Baca juga: BI Diperkirakan Tahan Suku Bunga di 4,75 Persen, Risiko Outflow Masih Tinggi

Dalam laporannya, LPEM FEB UI mencatat inflasi tahunan pada September 2025 naik menjadi 2,65 persen (year-on-year) dari 2,31 persen pada bulan sebelumnya.

Kenaikan inflasi terutama dipicu oleh harga bahan pangan bergejolak, seperti cabai merah dan daging ayam ras, akibat gangguan pasokan dan kenaikan biaya produksi.

Meski begitu, tingkat inflasi tersebut masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia, yakni 1,5–3,5 persen, sehingga tidak memerlukan kebijakan pengetatan tambahan.

Di sisi lain, pelonggaran moneter yang terlalu agresif dinilai dapat memperdalam pelemahan rupiah yang telah terdepresiasi sekitar 3,05 persen sepanjang tahun berjalan.

Baca juga: Sebulan Purbaya Menjabat: Suntik Rp 200 Triliun ke Bank Himbara, Likuiditas Longgar dan Suku Bunga Turun

LPEM FEB UI juga menyoroti penurunan cadangan devisa yang mencapai 1,97 miliar dollar AS menjadi 148,7 miliar dollar AS pada September 2025.

“Menahan suku bunga menjadi langkah bijak di tengah tekanan eksternal dan persepsi dominasi fiskal yang muncul akibat program burden sharing,” kata Riefky.

Dengan kondisi global yang masih dipenuhi ketidakpastian, termasuk perang di Timur Tengah dan risiko perlambatan ekonomi Amerika Serikat, LPEM FEB UI menilai prioritas utama Bank Indonesia saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan kepercayaan pasar, bukan menambah stimulus moneter.

Baca juga: Persaingan Rebut Nasabah Kaya Masih Sehat, Meski Tren Suku Bunga Turun