Anutin Charnvirakul Jadi PM Thailand, Segera Bubarkan Parlemen dan Bentuk Kabinet

BANGKOK, KOMPAS.com - Perdana Menteri Thailand yang baru ditunjuk, Anutin Charnvirakul, pada Sabtu (6/9/2025) berkomitmen menepati janjinya memimpin pemerintahan transisi menuju pemilu baru, setelah kekosongan kekuasaan selama sepekan pasca-pemakzulan Paetongtarn Shinawatra.

Pengusaha konstruksi yang dikenal konservatif ini resmi dikukuhkan oleh parlemen Thailand pada Jumat (5/9/2025), setelah berhasil membentuk koalisi dengan blok oposisi dan menggulingkan Pheu Thai, partai politik yang selama ini menjadi kendaraan elektoral dinasti keluarga Shinawatra.

Anutin menyatakan, dukungan yang diterimanya dari Partai Rakyat, yang saat ini memegang mayoritas di parlemen, disertai syarat yang telah disepakati. Salah satu syarat tersebut adalah pembubaran parlemen dalam waktu dekat.

Baca juga: Anutin Charnvirakul PM Baru Thailand, Era Dinasti Shinawatra Berakhir

"Saya pikir secara politik kami sudah jelas bahwa kami akan membubarkan parlemen dalam empat bulan," ujar Anutin dalam pertemuan yang disiarkan langsung dari kantor pusat partainya, dikutip dari kantor berita AFP.

Ia juga menyatakan akan segera membentuk kabinet. Dua nama telah dikukuhkan, yaitu menteri luar negeri dan menteri energi.

"Saya akan berusaha membentuk kabinet saya sesegera mungkin," kata Anutin.

Sementara itu, Thaksin Shinawatra, pendiri dinasti politik Shinawatra dan ayah dari Paetongtarn, dilaporkan meninggalkan Thailand sebelum parlemen menggelar pemungutan suara. Ia disebut menuju Dubai untuk berobat dan menemui sahabat-sahabat lamanya.

AFP/MANAN VATSYAYANA Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra menyapa para pendukungnya di samping putrinya, Paetongtarn Shinawatra (kanan) dan Pintongtha Kunakornwong (kiri), setelah mendarat di bandara Don Mueang, Bangkok, 22 Agustus 2023. Thaksin Shinawatra membungkuk untuk memberi penghormatan kepada potret raja Thailand saat ia kembali ke Thailand pada Selasa (22/8/2024) setelah 15 tahun berada di pengasingan.

Menanggapi kekhawatiran publik soal potensi penyalahgunaan kekuasaan, Anutin menegaskan, tidak akan ada tindakan sewenang-wenang terhadap kubu politik manapun.

"Tidak akan ada favoritisme, tidak ada penganiayaan, dan tidak ada balas dendam," tegasnya kepada wartawan pada Jumat (5/9/2025).

Baca juga: Plt PM Thailand Ajukan Pembubaran DPR, Krisis Politik Berlanjut

Partai Bhumjaithai yang dipimpin Anutin sebelumnya merupakan bagian dari koalisi Pheu Thai pada 2023.

Namun, Bhumjaithai menarik dukungan pada Juni lalu, setelah muncul dugaan pelanggaran oleh Paetongtarn dalam percakapan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.

Keluarga Shinawatra sendiri telah menjadi figur sentral dalam dunia politik Thailand selama dua dekade terakhir.

Akan tetapi, pengaruh mereka kerap berhadapan dengan kekuatan pro-monarki dan militer yang memandang mereka sebagai ancaman terhadap tatanan kerajaan tradisional.

Pemecatan Paetongtarn pekan lalu menandai salah satu kemunduran terbaru keluarga Shinawatra di panggung politik nasional.

Sebelum menjabat sebagai perdana menteri sementara, Anutin pernah menduduki berbagai posisi penting dalam kabinet, seperti wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan. Ia dikenal luas karena merealisasikan kebijakan legalisasi ganja untuk penggunaan medis pada 2022.

Adapun kenaikan Anutin ke jabatan perdana menteri masih harus melalui persetujuan Raja Thailand sebelum resmi dilantik.

Baca juga: Putri Thailand Alami Pemulihan Usai Infeksi Darah