KOMPAS.com - Ratusan ribu pekerja di Perancis melakukan aksi mogok massal pada Kamis (18/9/2025). Mereka melakukan itu sebagai protes akibat pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah.
Pihak penyelenggara mengatakan aksi tersebut dihadiri lebih kurang 1 juta orang, sementara Kementerian Dalam Negeri Perancis memperkirakan terdapat 500.000 orang.
Sebanyak 80.000 polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi. Perkelahian dilaporkan terjadi di Kota Lyon dan Nantes. Sementara itu, terdapat bentrokan skala kecil antara polisi dan pengunjuk rasa di Paris.
Para petugas menggunakan gas air mata dan perisai untuk membubarkan kerumunan di Ibu kota, setelah adanya perusakan toko dan bangunan yang dilakukan pengunjuk rasa.
Baca juga: Apa Penyebab Demonstrasi di Perancis?
Aksi mogok massal di Perancis terjadi seminggu setelah Sebastien Lecornu, sekutu dekat Presiden Perancis Emmanuel Macron diangkat menjadi perdana menteri menggantikan Francois Bayrou.
Transportasi umum terdampak, seperti halnya jalur metro di Paris. Di saat yang sama, para pengunjuk rasa juga memblokir jalan raya di kota-kota besar di seluruh Perancis.
Sebagaimana dilansir BBC, tak hanya serikat pekerja, sekitar sepertiga guru ikut melakukan aksi mogok. Para siswa juga berkumpul di depan sekolah dan universitas di area ibu kota. Mereka memblokir pintu masuk dan meneriakkan slogan.
Para apoteker ikut melakukan aksi mogok besar-besaran. Dikethui 98 persen apotek diperkirakan tetap tutup.
Kementerian Dalam Negeri Perancis mengatakan lebih dari 300 orang ditahan di seluruh Perancis.
Baca juga: Update Demo Perancis: 473 Orang Ditangkap Aparat Saat Aksi Blokir Semuanya
Serikat pekerja menyerukan kepada pemerintah agar anggaran lebih banyak dialokasikan untuk layanan publik.
Selain itu, mereka menuntut agar pajak yang lebih tinggi dikenakan kepada orang-orang kaya, serta pembatalan pengurangan anggaran yang direncanakan oleh pemerintahan Bayrou.
Cyrielle (36), seorang pekerja TI yang juga ikut serta dalam demonstrasi mengatakan kebijakan Macron dan anggaran yang dibuat Bayrou tidak cocok untuknya.
“Kebijakan ekonomi dan sosial Macron tidak cocok untuk saya, begitu pula anggaran Bayrou. Saya ingin lebih banyak sumber daya diinvestasikan dalam layanan publik dan budaya. Mungkin sebagian orang dengan kekayaan luar biasa dapat berkontribusi sedikit lebih banyak,” ujarnya.
Ia juga mengatakan jika pemerintah yang baru lebih condong ke kiri, mungkin akan menjadi awal solusi.
Baca juga: Dokter Perancis Dituduh Racuni Puluhan Pasien demi Pamerkan Keterampilan Resusitasi
Pemimpin Konfederasi Umum Buruh (CGT), salah satu serikat pekerja terbesar di Perancis, Sophie Binet mengatakan perlunya masyarakat turun tangan agar pemerintah mengakhiri kebijakan tersebut.