Didesak 18 Gubernur, Purbaya Ogah Tambah TKD, Apa Alasannya?

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara ihwal alasan pemerintah pusat belum mengabulkan tuntutan para kepala daerah yang meminta kenaikan dana tranfser ke daerah (TKD).

"Saya ingat beberapa waktu lalu ada 18 gubernur datang ke tempat saya kan, mereka menuntut transfer ke daerah dinaikkan," kata Purbaya saat rapat koordinasi inflasi daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Kendati demikian, permintaan para kepala daerah ini tak bisa ia penuhi. Ia membeberkan, pemimpin di atas dirinya belum memberikan lampu hijau untuk menaikkan TKD.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simapanan (LPS) ini tidak secara spesifik menyebut siapa pemimpin yang dimaksud.

"Sebenarnya kalau saya sih mau saja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu, karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah," ucap Purbaya.

Baca juga: Pelabuhan di Sri Lanka Dijadikan Pangkalan Militer China Karena Utang?

Menurut dia, daripada terus menerus merengek meminta kenaikan anggaran TKD, para kepala daerah sebaiknya lebih dulu melakukan perbaikan pengelolaan dan serapan anggaran.

"Jadi saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah," kata Purbaya.

"Dua triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya karena lagi kita dorong lebih cepat kan, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya," tegasnya.

Purbaya mengaku, dirinya akan memperjuangkan kenaikan TKD bila pemerintah daerah bisa memperlihatkan perbaikan dalam pengelolaaan APBD.

"Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa sudah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan," jelas Purbaya.

Baca juga: Purbaya: Pemimpin di Atas Ragu Naikkan TKD karena Sering Diselewengkan

"Jadi untuk membantu Bapak-bapak di daerah, tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record seperti itu. Dua triwulan saya pikir sudah cukup, triwulan keempat tahun ini dan triwulan pertama tahun depan," ungkap Purbaya.

Protes kepala daerah soal TKD

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tidak memotong anggaran TKD 2026.

Hal ini diungkapkan sejumlah Gubernur dari berbagai daerah yang tergabung dalam APPSI saat melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda Kemenekeu, Jakarta pada 7 Oktober lalu.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pada pertemuan tersebut berbagai kepala daerah menumpahkan keluh kesahnya ke Bendahara Negara.

Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemerintah daerah (pemda) menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil.

Baca juga: DI Balik Gebrakan Purbaya Pangkas TKD 2026, Daerah Terancam Tunda Gaji ASN?