Layanan “Lapor Pak Amran”, Jalur Langsung Mentan Bongkar Mafia Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluncurkan layanan pengaduan “Lapor Pak Amran”.

Layanan ini dibuka untuk menampung laporan masyarakat soal praktik mafia, korupsi, dan penyelewengan di sektor pertanian.

Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membersihkan sektor pertanian dari pelanggaran yang merugikan petani dan negara.

Baca juga: Tindak Tegas Praktik Kecurangan Distribusi Pupuk Subsidi, Mentan Luncurkan Layanan “Lapor Pak Amran”

Amran memegang langsung kendali atas layanan ini. Setiap laporan dari petani atau kelompok tani di seluruh Indonesia akan ditindaklanjuti tanpa perantara.

“Kami pegang langsung ini ‘Lapor Pak Amran’, ‘Lapor Pak Mentan Amran’, terserah ini nomor aku yang pegang, ini kami yang pegang langsung dan kami langsung ditindaklanjuti seluruh petani,” kata Amran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Ia menegaskan kerahasiaan pelapor menjadi prioritas utama. Identitas pelapor tidak akan ditampilkan di media atau tempat mana pun.

Masyarakat yang ingin melapor bisa menghubungi nomor resmi WhatsApp 0823-1110-9690. Semua laporan akan diproses langsung oleh tim Kementan dengan jaminan kerahasiaan penuh.

Layanan ini tidak hanya menerima laporan soal pupuk, tetapi juga masalah lain seperti dugaan jual beli alat pertanian, penyalahgunaan traktor, dan peredaran pupuk palsu.

Baca juga: Alamat Usaha Tak Jelas, Mentan Bakal Cabut Izin 101 Pengecer dan distributor Pupuk Nakal

Amran mengajak masyarakat berani melapor bila menemukan kecurangan atau praktik mafia yang merugikan sektor pertanian.

“Kelompok petani seluruh Indonesia silakan laporkan kerahasiaan Bapak kami jaga, pelapor kami jamin kerahasiaannya kami tidak memunculkan, kami tidak tampilkan di media, dan dimanapun. Boleh juga yang lain masalah traktor, mana tahu jual beli, kemudian pupuk palsu, apa saja sektor pertanian. Saatnya kita berantas mafia, korupsi seluruh yang merugikan sektor pertanian,” ujarnya.

Setiap laporan akan diverifikasi sebelum ditindaklanjuti. Bila ada laporan yang belum lengkap, seperti tidak mencantumkan nama kios atau pelaku, Kementan akan melakukan pengecekan tambahan di lapangan.

Lewat “Lapor Pak Amran”, Kementan berharap masyarakat ikut menjadi mata dan telinga pemerintah dalam memerangi mafia pertanian serta menjaga keadilan bagi petani di seluruh Indonesia.