Mentan Amran Pastikan Indonesia Tak Akan Impor Beras hingga Akhir 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras hingga akhir 2025.

Pasalnya, cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini melimpah.

Ia mengungkapkan, dalam 2 tahun terakhir, pemerintah memang masih melakukan impor untuk memperkuat CBP.

Namun, kondisi saat ini berbeda. Stok beras yang tersedia mencapai kurang lebih 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar 2 juta ton.

Baca juga: Stok Beras Bulog 3,9 Juta Ton, Kualitasnya Dipastikan Terjaga

“Insya Allah tidak ada impor, stok kita banyak,” ujar Amran di Palembang, Jumat (5/9/2025), dikutip dari Antara.

Keyakinan tersebut juga didukung data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang memproyeksikan masa panen tahun 2025 akan menghasilkan sekitar 34 - 35 juta ton gabah.

Amran yakin peningkatan produksi tersebut tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga mendongkrak kesejahteraan petani.

Tambahan 4 juta ton produksi setara dengan kenaikan pendapatan petani sekitar Rp 60 triliun.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Situasi dan kondisi pedagang beras di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/9/2025) para pedagang mengeluhkan harga beras yang mengalami kenaikan sejak sebulan terlakhir

"Kenaikan 4 juta ton ini membuat tambahan pendapatan petani juga naik Rp 60 triliun. Kita syukuri ini, di bawah gagasan Pak Presiden, dengan menyederhanakan regulasi, sarana produksi ditambah, mempermudah pengadaan pupuk, dan lain-lain juga berkontribusi pada produksi," paparnya.

Lebih lanjut, Amran menyebut bahwa peningkatan produksi beras turut berdampak positif pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi indikator kesejahteraan.

Tahun ini, NTP tercatat naik signifikan hingga 123 persen.

Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya perbaikan bagi petani di tengah dinamika harga pangan.

"NTP kesejahteraan petani naik 123 persen. Indikator ini harus kita syukuri. Toh ada naik turun, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk stabilkan harganya," lanjutnya.

Baca juga: Harga Beras di 214 Daerah Mahal, Ini Respons Menko Zulhas