KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia memperkuat langkah pengendalian harga beras nasional melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Fokus utama diarahkan pada peningkatan intensitas operasi pasar serta pengawasan ketat terhadap jalur distribusi di seluruh daerah guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, stok beras nasional dalam kondisi aman dengan cadangan mencapai sekitar 3,8 juta ton, termasuk lebih dari 1 juta ton untuk operasi pasar stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga awal 2026. Dalam dua pekan ke depan, operasi pasar akan digencarkan di berbagai wilayah.
“Presiden Prabowo memerintahkan agar harga beras turun karena stok kita banyak. Harga pangan kita intervensi dengan operasi pasar,” ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama Perum Bulog, dan sejumlah pejabat terkait.
Baca juga: Realisasi Beras SPHP Capai 492,5 Ribu Ton, Bulog Klaim Harga Mulai Turun di 190 Daerah
Amran menegaskan, operasi pasar akan berjalan paralel dengan pengawasan terhadap distributor dan pengecer agar harga tetap sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
“Presiden meminta harga turun sesuai HET dengan memperkuat pengawasan dan intervensi pasar,” tegas Amran.
Ia menambahkan, pemerintah akan memberi sanksi tegas bagi pelaku usaha yang menjual beras di atas HET atau tidak sesuai mutu.
“Kalau masih ada yang melanggar, dengan segala kerendahan hati, kami berikan surat teguran. Jika tidak diindahkan, izinnya bisa dicabut,” ujar Amran.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, saat ini jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras menurun drastis dari 233 kabupaten/kota menjadi 59.
Ia mendukung langkah Mentan Amran memperkuat operasi pasar rutin melalui gerakan pangan murah, pasar rakyat, serta pengawasan distribusi oleh instansi terkait.
”Kami sarankan operasi pasar rutin diselenggarakan melalui mekanisme gerakan pangan murah, pasar rakyat, kemudian melibatkan instansi untuk mengawasi distribusinya,” terang Tito.
Mendag Budi Santoso menambahkan, pihaknya siap bersinergi dalam pemantauan harga bahan pokok di pasar bersama Bulog dan Satgas Pangan.
“Kami akan terus kolaborasi untuk memastikan penyaluran beras SPHP oleh Bulog. Kami siap bekerja sama dan melakukan pengawasan
Selain itu, lanjut dia, Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pemantauan harga.
Baca juga: Pemantauan Aktif Vaksinasi Dengue Dilakukan di 3 Kota Indonesia