Purbaya Ungkap Ada yang Protes Sidak Bank Himbara: Katanya Bukan Hak Saya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, sejumlah pihak memprotes inspeksi mendadak (sidak) yang dia lakukan ke sejumlah bank untuk memonitor penyaluran penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun.

Sejumlah pihak itu menilai Purbaya, selaku Bendahara Negara, tidak memiliki wewenang untuk menyidak perbankan milik pemerintah.

Namun, hal ini tidak menyurutkan keinginan Purbaya untuk melanjutkan sidak ke perbankan. Sebab, menurutnya, dirinya memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut sebagai Anggota Dewan Pengawas BPI Danantara yang membawahi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ada yang protes katanya itu bukan hak saya, tapi saya Pengawas Danantara," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Baca juga: Menkeu Purbaya Umumkan Defisit APBN Rp 371,5 Triliun: Lebih Rendah Dibandingkan Outlook...

Pada kesempatan lain, Purbaya juga menjelaskan bahwa sidak yang dilakukannya selama ini ditemani oleh perwakilan dari Danantara.

"Kan saya ke sana enggak sendiri. Danantara yang ajak saya ke sana. Jadi yang sidak sebenarnya Danantara, saya ikutan," tegas Purbaya saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin.

Kemudian, Purbaya, selaku Menteri Keuangan yang menempatkan dana kas negara ke perbankan, juga memiliki hak untuk mengecek progres penyaluran dananya oleh perbankan.

"Kebetulan uang saya yang digelontorkan ke situ dan saya pengen tahu impact-nya seperti apa. Jadi pengen tahu aja banknya (menyalurkan seperti apa)," jelasnya.

Adapun Purbaya telah melakukan sidak ke Bank Mandiri dan BNI pada beberapa pekan lalu.

Selanjutnya, Purbaya berencana untuk melakukan sidak ke BTN, lantaran bank pelat merah ini penyaluran dananya masih rendah, yakni 19 persen dari total Rp 25 triliun. "Direktur Utama BTN mau ketemu saya, tapi sampai sekarang belum sempat. Nanti saya datang ke sana deh," ucap Purbaya.

Dia mewanti-wanti BTN jika tidak dapat menyalurkan seluruh dana yang ditempatkan pemerintah, dana yang tersisa akan diambil untuk dialokasikan ke bank lain yang lebih siap.

"Harusnya sih dia kan bisa cepat nyalurin itu. Yang pertama bisa bilang bisa habis Desember kan dia. Tapi ketika saya lihat masih rendah penyerapannya, agak aneh juga. Tapi kita lihat. Kalau itu ya kita geser ke tempat lain," tuturnya.

Sebagai informasi, penyaluran dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 12-30 September 2025 telah mencapai Rp 112,4 triliun atau 56 persen.

Bank Mandiri mencatat penyaluran tertinggi, mencapai 74 persen dari Rp 55 triliun.

Bank BRI menyalurkan 62 persen dari Rp 55 triliun, dan Bank BNI sebesar 50 persen dari jumlah yang sama.

Bank BTN menyalurkan 19 persen dari Rp 25 triliun, sedangkan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyalurkan 55 persen dari Rp 10 triliun.

Baca juga: Terealisasi 56 Persen, Menkeu Purbaya Ungkap Efek Penempatan Dana Rp 200 Triliun ke Perekonomian