Kreditur-Debitur PT Sritex Bertemu di Pengadilan Semarang, Akan Verifikasi Jumlah Utang, Tembus Rp 32,6 Triliun?

SEMARANG, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah, mengadakan pertemuan dengan kreditur PT Sritex pada Selasa (21/1/2025).

Rapat debitur-kreditur ini bertujuan untuk membahas verifikasi final jumlah utang perusahaan tekstil raksasa tersebut.

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri oleh sejumlah kreditur, tim debitur, kurator, serta perwakilan karyawan dari PT Sritex dan anak-anak usaha seperti PT Pantja Djaya, PT Primayudha, dan PT Bitratex.

Baca juga: Kompak Kenakan Baju Warna Hitam, Ratusan Buruh Sritex Geruduk Pengadilan Semarang, Apa yang Diminta?

Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan, hadir dalam rapat tersebut.

Usai keluar dari ruang sidang saat jeda istirahat, Iwan menyempatkan diri menyapa dan menyalami para pekerja yang menyampaikan aspirasi mereka.

“Sesuai agenda, hari ini adalah verifikasi terakhir data kreditur. Kreditur kami jumlahnya banyak, lebih dari seribu, jadi harapannya semua bisa terakomodir dengan baik,” ujar Iwan di hadapan awak media.

Baca juga: Jalan yang Terbaik, Sritex Harus Diselamatkan...

Baca juga: Pailitnya Sritex dan Alasan Buruh di Bitratex Minta Di-PHK...

Soal utang Sritex yang mencapai Rp 32,6 triliun

KOMPAS.COM/Muchamad Dafi Yusuf Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/1/2025). 

Iwan juga menyoroti angka utang PT Sritex yang disebut mencapai Rp 32,6 triliun.

Menurutnya, angka tersebut belum final karena masih membutuhkan proses verifikasi.

“Angka-angka tersebut hanyalah angka-angka yang masuk dari kreditur, belum terverifikasi, dan hari ini kita verifikasi jumlahnya tersebut,” jelasnya.

Iwan mengonfirmasi bahwa utang Sritex juga mencakup tagihan dari 11 perusahaan milik keluarga Lukminto, yang merupakan anak usaha Sritex.

“Semua transaksi dengan anak perusahaan adalah transaksi wajar dan telah didukung dokumen yang valid. Nilainya akan diverifikasi hari ini,” tambahnya.

Baca juga: Tim Kurator Tolak Going Concern di PT Sritex: Kami Dipaksa Melanggar UU

Meski belum ada keputusan terkait going concern, skema keberlanjutan usaha, Iwan berharap hakim pengawas dapat memutuskan tanpa melalui voting.

“Pemerintah juga meminta kami tetap operasional normal tanpa ada PHK, dan ini yang kami pegang teguh,” tegasnya.

Iwan menekankan pentingnya komunikasi antara manajemen Sritex dan tim kurator untuk mencari solusi terbaik.

“Kami sekarang akan terus komunikasikan dengan kurator bagaimana kita bisa mewujudkan ini bersama,” pungkasnya.

Baca juga: Serikat Pekerja Sebut Kesejahteraan Buruh PT Bitratex Memburuk sejak Ikut Sritex, Ada Banyak PHK Sepihak Sebelum Pailit