Setahun Prabowo-Gibran: Bansos dan Insentif Dorong Konsumsi dan Lapangan Kerja
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengawali tahun pertama masa kerja dengan menggelontorkan berbagai insentif dan bantuan sosial atau bansos.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, program bansos ke depannya di masa pemerintahan Prabowo-Gibran harus memperhatikan beberapa hal agar dampaknya masih terasa dan efisien.
"Pertama, perkuat penargetan dan integrasi data penerima (DTSEN) lintas program baik Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan nasional (PBI JKN), hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar kebocoran berkurang, tumpang tindih tersaring, dan nilai manfaat per penerima meningkat;" kata dia kepada Kompas.com, Selasa (21/10/2025).
Menurut dia, hal ini sejalan dengan praktik pelaksanaan bansos yang sudah mengandalkan validasi data.
Kedua, pemerintah perlu membuat skema bansos lebih countercyclical atau lebih bertujuan menstabilkan ekonomi dengan indikator pemicu seperti lonjakan harga pangan, pelemahan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), atau guncangan kerja region spesifik dapat memicu top-up sementara, lalu normalisasi saat indikator membaik.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede saat public expoos 2025 di Jakarta, Jumat (7/3/2025)."Ini selaras dengan program padat karya mesin dan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan yang sudah berjalan," imbuh dia.
Lebih lanjut, Josua menuturkan, untuk program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah harus menjaga kualitas implementasi dengan menetapkan standar gizi dan kebersihan, pastikan pengadaan berbasis pasokan lokal seperti petani, nelayan, peternak, UMKM.
Hal tersebut perlu dilakukan agar efek multiplier ke desa dan ketahanan pangan nyata, dan berlakukan reviu berkala berbasis outcome berupa absensi, status gizi, hingga capaian belajar.
Menurut Josua, realisasi awal menunjukkan jangkauan puluhan juta penerima dan klaim daya dorong terhadap ekonomi lokal. Ini momentum untuk memperkuat tata kelola, bukan sekadar memperluas belanja.
Baca juga: Catatan Setahun Prabowo-Gibran: Bansos dan Insentif Bantu Masyarakat Jaga Daya Beli
Kelima, Josua berharap pemerintah dapat meneruskan sinergi pengendalian inflasi pangan dengan Stabilisasi Harga dan Harga Pangan (SPHP), cadangan beras pemerintah, dan subsidi tepat sasaran.
Itu bertujuan agar bansos tidak tergerus kenaikan harga. Pemerintah juga perlu menjaga jaga disiplin fiskal pada koridor defisit 3 persen agar kredibilitas kebijakan tetap kuat.
"Dengan kombinasi penargetan tajam, desain yang produktif, serta koordinasi moneter-fiskal yang solid, bansos tidak hanya menahan pelemahan konsumsi jangka pendek, tetapi juga menyiapkan dampak yang lebih tahan lama terhadap kesempatan kerja, kualitas SDM, dan prospek pertumbuhan," ucap dia.
Baca juga: 1 Tahun Prabowo-Gibran: Kenaikan UMP Hingga BSU Jadi Capaian Kinerja Ketenagakerjaan
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
