Pemerintah Buka 80.000 Kuota Magang Nasional Batch 2, Ini Jadwalnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali membuka program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi alias magang fresh graduate batch 2 mulai awal November 2025 dengan target 80.000 peserta.

Jumlah kota magang fresh graduate ini naik signifikan dari pelaksanaan batch 1 pada 20 Oktober lalu dengan kuota 20.000 peserta.

Proses pelaksanaan magang nasional batch 2 dimulai dengan pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan pada 24 Oktober sampai 5 November 2025. Kemudian, dilanjutkan pendaftaran peserta magang nasional pada 6 sampai 12 November 2025.

Baca juga: Menaker Ajak Dunia Usaha Berperan dalam Magang Nasional Batch 2

tangkapan layar kemnaker.go.id Program Magang Kemnaker 2025. Cara daftar Magang Kemnaker 2025. Syarat Magang Kemnaker 2025.

Seleksi dan pengumuman peserta dilakukan pada 12 hingga 20 November 2025. Sementara itu, pelaksanaan pemagangan akan berlangsung 24 November 2025 hingga 23 Mei 2026.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja dinilai sebagai fase penting yang perlu difasilitasi agar tidak terjadi kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri.

Melalui program tersebut, para lulusan perguruan tinggi mendapat kesempatan memperoleh pengalaman kerja langsung di dunia profesional dan meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja.

“Pemerintah berharap peserta magang tidak hanya mendapatkan keterampilan dan pengalaman kerja, tetapi juga belajar disiplin serta beradaptasi dengan budaya kerja di dunia industri,” ujar Haryo lewat keterangan pers, dikutip pada Minggu (2/11/2025). 

Baca juga: Ekonom Minta Pemerintah Pastikan Nasib Fresh Graduate Setelah Magang: Jangan Sampai Nganggur Lagi

Selama mengikuti program, peserta akan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tanpa potongan, serta mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Program ini dilaksanakan di perusahaan, instansi pemerintah, maupun lembaga negara independen yang memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemagangan.